ANALISA PROSES KOMUNIKASI PADA POLEMIK RAPERDA PENYELENGGARAAN KOTA RELIGIUS DEPOK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Komunikasi pada polemik Raperda penyelenggaraan kota religius Depok. Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Religius (PKR) yang mengatur tentang bagaimana warga Kota Depok menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya, termasuk cara berpakaian yang dipersoalkan. Raperda ini merupakan inisiatif Pemkot Depok. Kami menggunakan kajian literatur dalam melakukan penelitian kasus ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keputusan Draf Rancangan Peraturan Daerah yang dibuat oleh pemerintah kota depok Telah ditolak oleh DPRD Kota Depok selaku komunikan yang telah menerima dan menganalisa draf Raperda Pemerintah kota depok. Hal tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu DPRD juga menyatakan bahwa menurut DPRD isi dari PKR tersebut dapat memicu konflik antar umat beragama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DPRD Kota depok telah tepat mengambil keputusan karena mengutamakan dan mementingkan khalayak ramai.