Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

PERANCANGAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA TENTANG IZIN PERTAMBANGAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGATURAN PERTAMBANGAN DAERAH

View through CrossRef
Secara strategis, rencana akademik berfungsi sebagai landasan ilmiah untuk pembentukan rancangan peraturan daerah, termasuk peraturan yang mengatur izin pertambangan di daerah. Regulasi pertambangan telah berubah, terutama setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ini membawa konsekuensi yuridis, kebijakan, dan tata kelola di tingkat daerah. Untuk memastikan bahwa Raperda izin pertambangan tetap selaras dengan hukum nasional, memenuhi kebutuhan daerah, dan berfokus pada keadilan sosial dan keberlanjutan, diperlukan perencanaan akademik yang menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa perancangan naskah akademik Raperda mengenai izin pertambangan sebagai alat untuk mengatur pertambangan di daerah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan memeriksa literatur tentang peraturan perundang-undangan dan sumber pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa naskah akademik berfungsi sebagai alat strategis untuk memastikan kualitas normatif, legitimasi, dan konsistensi Raperda. Ini juga berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan daerah dan kebijakan nasional. Selain itu, tata kelola pertambangan daerah yang baik dapat dicapai melalui penggabungan dasar akademis dari bidang hukum, sosiologi, dan filosofi. Diharapkan penelitian ini akan memberikan referensi konseptual bagi pemerintah daerah dan pembentuk Perda saat mereka membuat rancangan akademik Raperda izin pertambangan yang sistematis, adaptif, dan berkelanjutan.
Title: PERANCANGAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA TENTANG IZIN PERTAMBANGAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGATURAN PERTAMBANGAN DAERAH
Description:
Secara strategis, rencana akademik berfungsi sebagai landasan ilmiah untuk pembentukan rancangan peraturan daerah, termasuk peraturan yang mengatur izin pertambangan di daerah.
Regulasi pertambangan telah berubah, terutama setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Ini membawa konsekuensi yuridis, kebijakan, dan tata kelola di tingkat daerah.
Untuk memastikan bahwa Raperda izin pertambangan tetap selaras dengan hukum nasional, memenuhi kebutuhan daerah, dan berfokus pada keadilan sosial dan keberlanjutan, diperlukan perencanaan akademik yang menyeluruh.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa perancangan naskah akademik Raperda mengenai izin pertambangan sebagai alat untuk mengatur pertambangan di daerah.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif.
Penelitian ini dilakukan dengan memeriksa literatur tentang peraturan perundang-undangan dan sumber pustaka yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa naskah akademik berfungsi sebagai alat strategis untuk memastikan kualitas normatif, legitimasi, dan konsistensi Raperda.
Ini juga berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan daerah dan kebijakan nasional.
Selain itu, tata kelola pertambangan daerah yang baik dapat dicapai melalui penggabungan dasar akademis dari bidang hukum, sosiologi, dan filosofi.
Diharapkan penelitian ini akan memberikan referensi konseptual bagi pemerintah daerah dan pembentuk Perda saat mereka membuat rancangan akademik Raperda izin pertambangan yang sistematis, adaptif, dan berkelanjutan.

Related Results

Catatan Editor: Langkah JPS dalam situasi pandemi dan pengantar Vol. 18 (3) tentang budaya, identitas, dan relasi antarkelompok
Catatan Editor: Langkah JPS dalam situasi pandemi dan pengantar Vol. 18 (3) tentang budaya, identitas, dan relasi antarkelompok
Salam sejahtera, Tahun 2020 ini merupakan tahun yang menantang bagi kita semua. Awal tahun diwarnai dengan berbagai peristiwa, diantaranya politik global yang memanas serta perist...
ASPEK HUKUM PEMBERIAN IZIN USAHA BISNIS PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA
ASPEK HUKUM PEMBERIAN IZIN USAHA BISNIS PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap pengelolaan pemberian ijin usaha bisnis pertambangan mineral dan batubara di Indonesia da...
-
-
Artikel ini berjudul naskah hata poda pakon tabas-tabasni raja-raja Simalungun na hinan (no. inv. 920/07.116/2025) koleksi Museum Negeri Sumatera Utara tinjauan: kearifan lokal dan...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KAWASAN KAKI GUNUNG LOKON KOTA TOMOHON
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KAWASAN KAKI GUNUNG LOKON KOTA TOMOHON
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin (PETI) di kawasan kaki Gunung Lokon Kota Tomohon dan  ...
WANDANING RINGGIT WACUCAL DALAM KAJIAN FILOLOGIS
WANDANING RINGGIT WACUCAL DALAM KAJIAN FILOLOGIS
Tujuan penelitian ini adalah sajian berupa deskripsi naskah Wandaning Ringgit Wacucal, transliterasi dan suntingan naskah Wandaning Ringgit Wacucal, serta terjemahan teks Wandaning...
Naskah-Naskah Keislaman Pandalungan
Naskah-Naskah Keislaman Pandalungan
This paper is more of a report on preservation, conservation, and reconstruction activities of Islamic intellectual heritage through the inventory of manuscripts found in the Panda...
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Jenis-Jenis  Pajak  Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19   Irlan Fery   Fakultas Ekonomi Akuntansi Seko...
Pesan dari Managing Editor
Pesan dari Managing Editor
Salam sejahtera, Untuk volume 17 edisi 2 tahun 2019, Jurnal Psikologi Sosial (JPS) menerbitkan tujuh naskah dengan topik yang menyentuh berbagai fenomena di masyarakat Indonesia. ...

Back to Top