Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

HUKUM MEMILIH PEMIMPIN NON-MUSLIM DALAM SYARIAH ISLAM

View through CrossRef
Pemimpin dalam Islam adalah sesuatu yang sangat uregent, bahkan ketika Rasulullah Saw. wafat, hal pertama yang dilakukan oleh para sahabat adalah memilih pemimpin yang menggantikan Rasulullah, bukan pengganti sebagai Rasul atau Nabi, tapi pemimpin sebagai khalifah. Tentang bagaimana sebuah negeri berjalan sesuai hukum, keadilan ditegakkan tampa memilah dan memilih adalah semua bergantung kepada pemimpin. Oleh karenanya, memilih pemimpin bukan sesuatu yang dianggap remeh dan mudah. Terlebih apabila pemimpin tersebut adalah orang non-muslim atau kafir sementara yang dipimpin dan menjadi rakyatnya adalah mayoritas orang Islam atau muslim. Syaikh Yufuf Qardhawi menyatakan dalam Fatwa Kontemporernya, ketika seseorang menusukkan paku untuk memilih maka pada saat itu ia sedang bersaksi bahwa orang tersebut layak untuk menjadi pemimpin bagi orang Islam dan semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt dihari yang diajnjikan-nya kelak.
Title: HUKUM MEMILIH PEMIMPIN NON-MUSLIM DALAM SYARIAH ISLAM
Description:
Pemimpin dalam Islam adalah sesuatu yang sangat uregent, bahkan ketika Rasulullah Saw.
wafat, hal pertama yang dilakukan oleh para sahabat adalah memilih pemimpin yang menggantikan Rasulullah, bukan pengganti sebagai Rasul atau Nabi, tapi pemimpin sebagai khalifah.
Tentang bagaimana sebuah negeri berjalan sesuai hukum, keadilan ditegakkan tampa memilah dan memilih adalah semua bergantung kepada pemimpin.
Oleh karenanya, memilih pemimpin bukan sesuatu yang dianggap remeh dan mudah.
Terlebih apabila pemimpin tersebut adalah orang non-muslim atau kafir sementara yang dipimpin dan menjadi rakyatnya adalah mayoritas orang Islam atau muslim.
Syaikh Yufuf Qardhawi menyatakan dalam Fatwa Kontemporernya, ketika seseorang menusukkan paku untuk memilih maka pada saat itu ia sedang bersaksi bahwa orang tersebut layak untuk menjadi pemimpin bagi orang Islam dan semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt dihari yang diajnjikan-nya kelak.

Related Results

Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memahami bagaimana sistem perkawinan nasional di Indonesia dan Thailand, (2) Latar belakang pemberlakuan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan ...
KETERTARIKAN PENGUSAHA MUSLIM PAMELLA SUNARDI PEMILIK PAMELLA SUPERMARKET YOGYAKARTA MENGGUNAKAN PRODUK PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH
KETERTARIKAN PENGUSAHA MUSLIM PAMELLA SUNARDI PEMILIK PAMELLA SUPERMARKET YOGYAKARTA MENGGUNAKAN PRODUK PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH
AbstractIslamic banking now has a legal strength by the presence of law number 21 of 2008 which is very influential for the existence of Islamic banking. Currently the market share...
GENDER DAN PERILAKU MEMILIH: SEBUAH KAJIAN PSIKOLOGI POLITIK
GENDER DAN PERILAKU MEMILIH: SEBUAH KAJIAN PSIKOLOGI POLITIK
There are interesting developments of political psychology, particularly in the effort of women in politics arena. Until the mid-year 2007, at least 82 women were recorded followin...
PLURALISME HUKUM DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI
PLURALISME HUKUM DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI
Berdasarkan urian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pada dasarnyaberbasis pada masyarakat. Maka salah satu metode khas dalam antropologi hukum adalah kerjalapangan (fi...
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
<h2>Abstract</h2><p>Cepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoens...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...

Back to Top