Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Revolusi Layanan Hukum: Implementasi Convention Apostille dan Dampaknya Terhadap Proses Legalisasi Dokumen di Indonesia
View through CrossRef
This research explores the implementation of the Apostille Convention in the Indonesian legal system with a focus on Apostille legalization services. The Convention is intended to facilitate the legalization process of public documents so that they can be used abroad. Through the normative juridical research method, this article analyzes the impact of the Apostille Convention on efficiency, effectiveness, and adaptation in the Indonesian legal system. In the context of Indonesian legislation, Presidential Regulation No. 2 of 2021 and Regulation No. 6 of 2022 prove Indonesia's attachment to the Apostille Convention. This accession process confirms Indonesia's commitment to comply with the principles of the convention, and the Indonesian Minister of Law and Human Rights plays an important role as the Competent Authority. By utilizing an online platform, this service accelerates and simplifies the document legalization process, providing better accessibility for the public. The implementation of Convention Apostille also brings positive impacts to Indonesia's international competitiveness in business transactions, education, and population administration. Nonetheless, this study suggests increasing public awareness, developing online services, international collaboration, and stabilizing regulations as measures to improve the implementation of Convention Apostille in Indonesia.ABSTRAKPenelitian ini mengeksplorasi implementasi Convention Apostille dalam sistem hukum Indonesia dengan fokus pada layanan legalisasi Apostille. Konvensi ini dimaksudkan untuk mempermudah proses legalisasi dokumen publik agar dapat digunakan di luar negeri. Melalui metode penelitian yuridis normatif, artikel ini menganalisis dampak Convention Apostille terhadap efisiensi, efektivitas, dan adaptasi dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks perundang-undangan Indonesia, Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 dan Peraturan Nomor 6 Tahun 2022 membuktikan keterikatan Indonesia pada Konvensi Apostille. Proses aksesi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk mematuhi prinsip-prinsip konvensi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memainkan peran penting sebagai Competent Authority. Dengan memanfaatkan platform online, layanan ini mempercepat dan menyederhanakan proses legalisasi dokumen, memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat. Penerapan Convention Apostille juga membawa dampak positif terhadap daya saing internasional Indonesia dalam transaksi bisnis, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Meskipun demikian, penelitian ini menyarankan peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan layanan online, kolaborasi internasional, dan pemantapan regulasi sebagai langkah-langkah untuk meningkatkan implementasi Convention Apostille di Indonesia.
CV Widina Media Utama
Title: Revolusi Layanan Hukum: Implementasi Convention Apostille dan Dampaknya Terhadap Proses Legalisasi Dokumen di Indonesia
Description:
This research explores the implementation of the Apostille Convention in the Indonesian legal system with a focus on Apostille legalization services.
The Convention is intended to facilitate the legalization process of public documents so that they can be used abroad.
Through the normative juridical research method, this article analyzes the impact of the Apostille Convention on efficiency, effectiveness, and adaptation in the Indonesian legal system.
In the context of Indonesian legislation, Presidential Regulation No.
2 of 2021 and Regulation No.
6 of 2022 prove Indonesia's attachment to the Apostille Convention.
This accession process confirms Indonesia's commitment to comply with the principles of the convention, and the Indonesian Minister of Law and Human Rights plays an important role as the Competent Authority.
By utilizing an online platform, this service accelerates and simplifies the document legalization process, providing better accessibility for the public.
The implementation of Convention Apostille also brings positive impacts to Indonesia's international competitiveness in business transactions, education, and population administration.
Nonetheless, this study suggests increasing public awareness, developing online services, international collaboration, and stabilizing regulations as measures to improve the implementation of Convention Apostille in Indonesia.
ABSTRAKPenelitian ini mengeksplorasi implementasi Convention Apostille dalam sistem hukum Indonesia dengan fokus pada layanan legalisasi Apostille.
Konvensi ini dimaksudkan untuk mempermudah proses legalisasi dokumen publik agar dapat digunakan di luar negeri.
Melalui metode penelitian yuridis normatif, artikel ini menganalisis dampak Convention Apostille terhadap efisiensi, efektivitas, dan adaptasi dalam sistem hukum Indonesia.
Dalam konteks perundang-undangan Indonesia, Peraturan Presiden No.
2 Tahun 2021 dan Peraturan Nomor 6 Tahun 2022 membuktikan keterikatan Indonesia pada Konvensi Apostille.
Proses aksesi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk mematuhi prinsip-prinsip konvensi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memainkan peran penting sebagai Competent Authority.
Dengan memanfaatkan platform online, layanan ini mempercepat dan menyederhanakan proses legalisasi dokumen, memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat.
Penerapan Convention Apostille juga membawa dampak positif terhadap daya saing internasional Indonesia dalam transaksi bisnis, pendidikan, dan administrasi kependudukan.
Meskipun demikian, penelitian ini menyarankan peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan layanan online, kolaborasi internasional, dan pemantapan regulasi sebagai langkah-langkah untuk meningkatkan implementasi Convention Apostille di Indonesia.
Related Results
RUANG LINGKUP DOKUMEN APOSTILLE
RUANG LINGKUP DOKUMEN APOSTILLE
Ease of doing business as a major theme in economic development requires encouragement from various aspects of administrative procedures, one of which is the abolition of the legal...
Peran Notaris dalam Pelaksanaan Legalisasi Dokumen Publik Asing Menurut Konvensi Apostille
Peran Notaris dalam Pelaksanaan Legalisasi Dokumen Publik Asing Menurut Konvensi Apostille
Pemerintah Indonesia melalui kementerian hukum dan HAM RI, telah mengeluarkan peraturan presiden no. 2 tahun 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia resmi bergabung dalam konvensi Int...
Reasessing Indonesia’s Apostille Implementation: Should Notaries be Granted Apostille Authority?
Reasessing Indonesia’s Apostille Implementation: Should Notaries be Granted Apostille Authority?
Indonesia’s accession to the Apostille Convention, through Presidential Regulation No. 2 of 2021, represents a significant step toward simplifying the legalization process for docu...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Layanan Hukum Legalisasi dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum
Layanan Hukum Legalisasi dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum
ABSTRAKLayanan jasa hukum berupa pemberian legalisasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pemberian legalisasi merupakan jawaban terhadap pemenuh...
Regina (Keyu) and Others v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs and Another
Regina (Keyu) and Others v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs and Another
Relationship of international law and municipal law — Treaties — Effect in municipal law — European Convention on Human Rights, 1950 — Article 2 of Convention — Human Rights Act 19...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
PRAKTIK LEGALISASI PERKAWINAN ANAK DI LOMBOK PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI DI WILAYAH HUKUM LOMBOK TENGAH)
PRAKTIK LEGALISASI PERKAWINAN ANAK DI LOMBOK PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI DI WILAYAH HUKUM LOMBOK TENGAH)
Perkawinan di bawah usia 19 tahun dianggap tidak sah menurut hukum positif Indonesia karena tidak memenuhi syarat legalitas. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Pa...