Penertiban Bangunan Liar di Bantaran Sungai Sail Kota Pekanbaru

Merujuk Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2001 tentang Pembangunan dan Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah Diperkuat dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 merupakan dasar hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan. Balai Wilayah Sungai Sumatera III dan Satuan Polisi Pamong Praja belum pernah melakukan penertiban bangunan yang berada di sungai sail namun dari Instansi terkait dalam melakukan Pengawasan hingga Penertiban belum ada mendata masyarakat yang tinggal dan bermukim di bantaran sungai tersebut. Tujuan riset ini yaitu mengetahui bagaimana dan faktor faktor yang mempengaruhi penertiban bangunan liar di bantaran sungai sail kota pekanbaru. Teori yang digunakan pada riset ini ialah pengawasan represif yang dikemukakan oleh Muharini (2014). Riset ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Riset ini memanfaatkan jenis penelitan diantaranya pengumpulan data, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil dari temuan, Pengawasan Represif memiliki beberapa hambatan yang mengakibatkan pengawasan dan penertiban bangunan liar di bantaran sungai sail tersebut tidak berjalan dengan optimal dan baik. Pengawasan Represif mulai dari teguran, sanksi dan tindakan dari pihak Instansi terkait dalam menangani permasalahan bangunan liar di bantaran sungai sail ini belum pernah dilakukan, seharusnya instansi terkait harus menjalankan peraturan daerah yang berlaku.