MENGARUSUTAMAKAN PERAN BADAN BANK TANAH DI DALAM KERANGKA REFORMA AGRARIA NASIONAL: PELUANG DAN TANTANGANNYA

Sampai saat ini pelaksanaan Reforma Agraria (RA) di Indonesia belum menunjukkan capaian maksimal khususnya terhadap program redistribusi tanah bagi masyarakat yang berada di pedesaan. Salah satu faktor kendalanya karena masih belum adanya lembaga yang bertugas khusus untuk pendataan, inventarisir, manajemen deposit sehingga program tersebut belum dapat berjalan sesuai harapan. Padahal, percepatan penuntasan RA haruslah benar-benar bisa memberikan akses yang adil kepada semua masyarakat terutama masyarakat yang berada di pedesaan.  Sementara, pada sisi lain, lahirnya Badan Bank Tanah melalui UU Cipta Kerja berpotensi semakin memperkecil peluang penuntasan program RA. Hal ini mengingat, kecilnya penentun alokasi luas tanah yang diperuntukan untuk mendukung percepatan program RA. Pembentukan BBT saat ini lebih cenderung diarahkan untuk mendukung percepatan program investasi dan pembangunan infrastruktur, meskipun di dalam pengaturannya, reforma agraria menjadi salah satu rencana kerjanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberadaan BBT seharusnya bisa lebih diarahkan untuk mendukung dan memperkuat tugas penuntasan agenda RA khususnya pelaksanaan program redistribusi tanah. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan infrastrukur salah satunya melalui BBT yang tugas dan fungsinya dikhususkan untuk melakukan pendataan, inventarisir tanah-tanah kemudian mengelola tanah-tanah (land keeper) yang dapat dipriotitaskan sebagai Tanah Objek RA (TORA).