Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Analisis Sistem Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem pemidanaan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jenis penelitian yang digunakan adalah pebelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan konseptual, sumber data dari data kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa dalam sistem pemidanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki permasalahan sehingga pemidanaan terhadapa korporasi seperti yang dicantumkan dalam Pasal 163 tidak dapat dilaksanakan dengan baik permasalahannya adalah perumusan identitas terdakwa, tidak adanya hukum yang mengikat apabila korporasi tidak membayar pidana denda, serta KUHAP belum mengatur tentang acara pidana korporasi. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum kepada masyarakat.
Title: Analisis Sistem Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem pemidanaan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Jenis penelitian yang digunakan adalah pebelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan konseptual, sumber data dari data kepustakaan.
Hasil penelitian yang didapatkan bahwa dalam sistem pemidanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki permasalahan sehingga pemidanaan terhadapa korporasi seperti yang dicantumkan dalam Pasal 163 tidak dapat dilaksanakan dengan baik permasalahannya adalah perumusan identitas terdakwa, tidak adanya hukum yang mengikat apabila korporasi tidak membayar pidana denda, serta KUHAP belum mengatur tentang acara pidana korporasi.
Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum kepada masyarakat.
Related Results
ASPEK HUKUM PEMBERIAN IZIN USAHA BISNIS PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA
ASPEK HUKUM PEMBERIAN IZIN USAHA BISNIS PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap pengelolaan pemberian ijin usaha bisnis pertambangan mineral dan batubara di Indonesia da...
HUKUM PERJANJIAN (DALAM PERSPEKTIF PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA)
HUKUM PERJANJIAN (DALAM PERSPEKTIF PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA)
Konsensualitas merupakan prinsip atau asas fundamental dalam hukum perjanjian dimana suatu persetujuan dapat terjadi karena persesuaian kehendak (konsensus) para pihak. Pada umumny...
PENGATURAN KEKAYAAN YAYASAN DITINJAU DARI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
PENGATURAN KEKAYAAN YAYASAN DITINJAU DARI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
Undang-Undang tentang Yayasan keberadaannya hingga saat ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, karena terdapat beberapa pasal yang dianggap berbeda dengan praktek/pelaksana...
Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia
Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia
Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah Apa hakikat wakaf terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan apa yang menjadi urgensi pembaharuan pengelola...
HUKUM PERTAMBANGAN (KEPASTIAN HUKUM TERHADAP INVESTASI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DI DAERAH)
HUKUM PERTAMBANGAN (KEPASTIAN HUKUM TERHADAP INVESTASI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DI DAERAH)
Meskipun secara teoritis Indonesia menjadi negara yang potensial sebagai negara tujuan investasi, namun dalam praktik sering terjadi permasalahan yang menimbulkan ketidak pastian h...
Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pokok penting studi pemerintahan daerah yang mencakup pengertian dan dan definisi pemerintahan daerah, konsep dasar pemerintahan pemerintahan...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
Kedudukan Akta Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Diluar Daerah Jabatannya
Kedudukan Akta Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Diluar Daerah Jabatannya
ABSTRAKPasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa Notaris hanya berwenang untuk membuat ...