Javascript must be enabled to continue!
PELAKSANAAN PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG PADA PERSEROAN TERBATAS JAMINAN KREDIT INDONESIA
View through CrossRef
Salah satu keunggulan Indonesia terletak pada kekayaan sumber daya alamnya. Dalam sektor pertanian, kelebihan stok disebabkan oleh hasil panen yang melimpah, namun tidak sejalan dengan permintaan pasar. Petani terpaksa menjual dengan harga di bawah pasar karena tak ingin mengambil risiko hasil panen yang berkualitas rendah atau tidak menguntungkan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang menjadi solusi pemerintah. Rumusan Masalah yaitu bagaimana penerapan sistem penjaminan resi gudang PT Jamkrindo terhadap pemegang resi gudang dan/atau penerima hak agunan saat pengelolaan gudang gagal, serta Kendala yang dihadapi PT Jamkrindo dalam melindungi hak pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan ketika terjadi kebangkrutan pengelola gudang juga diidentifikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, bersifat deskriptif dengan data sekunder, dianalisis secara kualitatif, dan menyimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus kepailitan, pemegang resi gudang dan/atau penerima hak tanggungan dilindungi secara hukum dan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Tantangan yang dihadapi PT Jamkrindo antara lain kesulitan mendapatkan pengelola gudang ideal, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, serta ketiadaan mekanisme jaminan yang mencakup seluruh kerugian, terutama saat pengelola gudang mengalami kebangkrutan.
Title: PELAKSANAAN PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG PADA PERSEROAN TERBATAS JAMINAN KREDIT INDONESIA
Description:
Salah satu keunggulan Indonesia terletak pada kekayaan sumber daya alamnya.
Dalam sektor pertanian, kelebihan stok disebabkan oleh hasil panen yang melimpah, namun tidak sejalan dengan permintaan pasar.
Petani terpaksa menjual dengan harga di bawah pasar karena tak ingin mengambil risiko hasil panen yang berkualitas rendah atau tidak menguntungkan.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang menjadi solusi pemerintah.
Rumusan Masalah yaitu bagaimana penerapan sistem penjaminan resi gudang PT Jamkrindo terhadap pemegang resi gudang dan/atau penerima hak agunan saat pengelolaan gudang gagal, serta Kendala yang dihadapi PT Jamkrindo dalam melindungi hak pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan ketika terjadi kebangkrutan pengelola gudang juga diidentifikasi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, bersifat deskriptif dengan data sekunder, dianalisis secara kualitatif, dan menyimpulkan secara deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus kepailitan, pemegang resi gudang dan/atau penerima hak tanggungan dilindungi secara hukum dan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.
Tantangan yang dihadapi PT Jamkrindo antara lain kesulitan mendapatkan pengelola gudang ideal, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, serta ketiadaan mekanisme jaminan yang mencakup seluruh kerugian, terutama saat pengelola gudang mengalami kebangkrutan.
Related Results
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang Dan Penerima Hak Jaminan Resi Gudang Terhadap Pengelola Gudang Yang Pailit
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang Dan Penerima Hak Jaminan Resi Gudang Terhadap Pengelola Gudang Yang Pailit
This Study aims to analyze the arrangement for guaranteeing the warehouse receipt system in terms of the legislation in Indonesia and to find out and analyze the form of legal pro...
KONTRAK PERSEROAN TERBATAS YANG MENGANDUNG TINDAKAN ULTRA VIRES
KONTRAK PERSEROAN TERBATAS YANG MENGANDUNG TINDAKAN ULTRA VIRES
Kegiatas usaha perseroan terbatas dilaksanakan oleh organ perseroan terbatas yaitu Direksi perseroan terbatas, Direksi dapat mewakili perseroan terbatas untuk melakukan kontrak den...
Pengaruh Kebijakan Pemberian Kredit Tabur Puja Dan Pelaksanaan Kredit Tabur Puja Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Pada 27 Posdaya Di Jabodetabek
Pengaruh Kebijakan Pemberian Kredit Tabur Puja Dan Pelaksanaan Kredit Tabur Puja Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Pada 27 Posdaya Di Jabodetabek
Pengaruh Kebijakan Pemberian Kredit Tabur Puja Dan Pelaksanaan Kredit Tabur Puja Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Pada 27 Posdaya Di Jabodetabek Abstrak Secara garis besar tujuan ...
Implementasi Sistem Resi Gudang (Srg) Komoditas Gambir Di Kabupaten Lima Puluh Kota
Implementasi Sistem Resi Gudang (Srg) Komoditas Gambir Di Kabupaten Lima Puluh Kota
Gambir merupakan salah satu produk unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota, namun dalam perkembangannya, terdapat beberapa permasalahan. Persoalan utama yang dihadapi petani gambir a...
ANALISIS RISIKO KREDIT USAHA PADA NASABAH PT. BANK BRI (STUDI KASUS BRI UNIT T. NYAK ARIEF)
ANALISIS RISIKO KREDIT USAHA PADA NASABAH PT. BANK BRI (STUDI KASUS BRI UNIT T. NYAK ARIEF)
Persoalan kredit macet selalu saja menjadi berita dalam berbagai harian lokalmaupun nasional yang terbit di Indonesia. Keberadaan kredit macet dalam duniaperbankan merupakan suatu ...
PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) SUMATERA BARAT
PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) SUMATERA BARAT
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur pemberian kredit pada PT. BPD Sumatera Barat. Metode Analisa Data yang digunakan metode analisa kualitatif se...
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HAL DIREKSI PERSEROAN TERBATAS MELAKUKAN ULTRA VIRES
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HAL DIREKSI PERSEROAN TERBATAS MELAKUKAN ULTRA VIRES
Prinsip hukum ultra vires menetapkan bahwa batas kewenangan bertindak daribadan hukum memberikan pengertian, “adalah bukan tindakan hukum itu tidak bolehdilakukan, tetapi tindakan ...
Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
Abstract-Directors in a limited liability company can be likened to a life for the company. The Board of Directors in carrying out their duties in managing a limited liability comp...

