Reorientasi Perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Upya Menjamin Pembangunan Berkelanjutan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum yang timbul selama dan pasca aktifitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Konsep pembangunan berkelanjutan menawarkan gagasan mengenai aktifitas pembangunan yang tetap berorientasi pada produktifitas, efektifitas dam efisiensi pemanfaatan sumber daya yang ada dalam rangka menjamin keberlangsungan pemanfaatan itu sendiri. Aktifitas pertambangan diarahkan untuk mencapai produktifitas setinggi-tingginya dan memperhatikan aspek keberlanjutan namun dalam implementasinya kedua aspek ini seringkali justru berbenturan. Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) membutuhkan dukungan sumber daya alam yang cukup besar. Konsekuensi dari peningkatan produktifitas sumber daya tambang adalah semakin meningkatnya potensi terjadinya kerusakan lingkungan. Dampak negatif dari aktifitas pertambangan ini telah dirasakan oleh masyarakat sekitar wilayah pertambangan dampak negatif itu berupa infrastruktur jalan yang rusak, banjir pada saat hujan karena berkurangnya daerah resapan air sampai buruknya kualitas udara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan menemukan keseimbangan antara produktifitas pertambangan dan aspek pembangunan keberlanjutan disebabkan oleh banyak faktor. Izin yang diterbitkan oleh pemerintah yang melegalisasi aktifitas pertambangan dan juga mengendalikan aktifitas pertambangan.penerbitan izin haus didahului dengan pemenuhan persyaratan penerbitan izin yakni persyaratan administratif, teknis, finansial dan lingkungan. Namun izin setelah diterbitkan kehilangan kemampuannya untuk mengendalikan aktifitas pertambangan. Kemudian adanya arahan sanksi tidak memiliki daya yang cukup untuk mengurangi dampak negatif dari aktifitas pertambangan.Olehnya perlu untuk merevisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksananya yang mengatur soal kewajiban-kewajiban pemulihan lingkungan selama dan sesudah aktifitas tambang itu selesai, memperkuat izin sebagai instrument pengendalian dalam aktifitas pertambangan dan penguatan arahan sanksi dalam Undang-Undang tersebut.