Javascript must be enabled to continue!
Analisis Kemampuan Fiskal Guna Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua
View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : bagaimana tingkat kemampuan keuangan daerah guna menunjang kemandirian keuangan daerah Provinsi Papua, dan bagaimana tingkat ketergantungan Pemerintah Provinsi Papua terhadap transfer dana dari Pemerintah Pusat. Data yang digunakan merupakan data sekunder diperoleh dari publikasi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. Metode analisis yang digunakan meliputi Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Hasil analisis menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Provinsi Papua selama lima tahun terakhir belum mencapai 10 persen atau hanya sebesar 8,47 persen sehingga dapat dikategorikan masih sangat kurang. Tingkat ketergantungan Pemerintah Provinsi Papua terhadap transfer dana dari pusat adalah rendah yakni mencapai sepuluh kali lipat, rata-rata setiap tahunnya mencapai 11,81 persen.Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Kemampuan Fiskal
Universitas Cenderawasih
Title: Analisis Kemampuan Fiskal Guna Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : bagaimana tingkat kemampuan keuangan daerah guna menunjang kemandirian keuangan daerah Provinsi Papua, dan bagaimana tingkat ketergantungan Pemerintah Provinsi Papua terhadap transfer dana dari Pemerintah Pusat.
Data yang digunakan merupakan data sekunder diperoleh dari publikasi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
Metode analisis yang digunakan meliputi Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.
Hasil analisis menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Provinsi Papua selama lima tahun terakhir belum mencapai 10 persen atau hanya sebesar 8,47 persen sehingga dapat dikategorikan masih sangat kurang.
Tingkat ketergantungan Pemerintah Provinsi Papua terhadap transfer dana dari pusat adalah rendah yakni mencapai sepuluh kali lipat, rata-rata setiap tahunnya mencapai 11,81 persen.
Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Kemampuan Fiskal.
Related Results
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN TENAGA KERJA BERIJAZAH SMA TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN KOTA PROVINSI LAMPUNG
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN TENAGA KERJA BERIJAZAH SMA TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN KOTA PROVINSI LAMPUNG
Abstrak
Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua bahasan utama yang terus menjadi pembahasan. Kedua topik ini seperti tidak habis diteliti menginga...
Analisis Kemandirian Fiskal Di Provinsi Papua 2012–2016
Analisis Kemandirian Fiskal Di Provinsi Papua 2012–2016
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kemandirian Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Perimbangan, Investasi, dan Angkatan Kerja terhadap Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di P...
Sexava nubila (Orthoptera: Tettigoniidae): Ledakan dan Kerusakannya pada Tanaman Kelapa Sawit / Sexava nubila (Orthoptera: Tettigoniidae): Outbreak and Its Damage on Oil palm
Sexava nubila (Orthoptera: Tettigoniidae): Ledakan dan Kerusakannya pada Tanaman Kelapa Sawit / Sexava nubila (Orthoptera: Tettigoniidae): Outbreak and Its Damage on Oil palm
<p>Oil palm (Elaeis guineensis) is one of the major estate crops in West Papua in terms of total area and production. Thousand hectares of oil palm plantations in Manokwari, ...
Pengaruh belanja daerah, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jambi
Pengaruh belanja daerah, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jambi
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis perkembangan pengangguran terbuka kabupaten/kota di Provinsi Jambi; (2) menganalisis pengaruh belanja daerah, investasi, dan pertum...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
Tinjauan atas Langkah Pemerintah dalam Mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi melalui Kebijakan Fiskal terkait APBN
Tinjauan atas Langkah Pemerintah dalam Mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi melalui Kebijakan Fiskal terkait APBN
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau langkah pemerintah dalam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal terkait APBN. Penelitian ini mengambil data primer...
ANALISIS FISCAL POLICY TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI ACEH
ANALISIS FISCAL POLICY TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI ACEH
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan fiskal dalam bentuk pajak dan belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Jenis data yang digunakan ...
Implementasi Kebijakan Bangga Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua
Implementasi Kebijakan Bangga Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten ...

