Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Politik Hukum Pemerintahan Islam Pasca Nabi Muhammad Saw

View through CrossRef
Abstract: The leadership transition after Prophet Muhammad seems to be attractive which is seen from political legal administration. This article examines the period of Umar bin Khattab’s leadership as the second caliph of Islamic history. Many legacies of national policy in his period which had changed the political aspects of Islamic administration and had been the main resources for heads of state up to now. Responsive legal politics became one of the superiorities of others. Using normative legal research, this article used second sources taken from many scientific sources. Afterwards the author explains many sources with historical approach to get systematic knowledge.Keywords: Legal Politics, Umar bin Khattab, Political TransitionAbstrak: Transisi kepemimpinan pasca Nabi Muhammad SAW memiliki daya tarik dari sisi politik hukum pemerintahan. Tulisan ini mengkaji masa kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Banyak warisan kebijakan negara di masanya yang telah mengubah aspek-aspek politik hukum pemerintahan Islam dan telah menjadi referensi utama bagi pemimpin negara hingga saat ini. Politik hukum responsif menjadi salah satu keunggulan dari banyak keunggulan lainnya. Dengan metode penelitian hukum normatif, tulisan ini menggunakan data sekunder yang diambil dari beberapa literatur ilmiah. Kemudian penulis menguraikan bebagai sumber data dengan pendekatan sejarah untuk menghasilkan kajian yang sistematis.Keywords: politik hukum, Umar bin Khattab, transisi politik
Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor
Title: Politik Hukum Pemerintahan Islam Pasca Nabi Muhammad Saw
Description:
Abstract: The leadership transition after Prophet Muhammad seems to be attractive which is seen from political legal administration.
This article examines the period of Umar bin Khattab’s leadership as the second caliph of Islamic history.
Many legacies of national policy in his period which had changed the political aspects of Islamic administration and had been the main resources for heads of state up to now.
Responsive legal politics became one of the superiorities of others.
Using normative legal research, this article used second sources taken from many scientific sources.
Afterwards the author explains many sources with historical approach to get systematic knowledge.
Keywords: Legal Politics, Umar bin Khattab, Political TransitionAbstrak: Transisi kepemimpinan pasca Nabi Muhammad SAW memiliki daya tarik dari sisi politik hukum pemerintahan.
Tulisan ini mengkaji masa kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam.
Banyak warisan kebijakan negara di masanya yang telah mengubah aspek-aspek politik hukum pemerintahan Islam dan telah menjadi referensi utama bagi pemimpin negara hingga saat ini.
Politik hukum responsif menjadi salah satu keunggulan dari banyak keunggulan lainnya.
Dengan metode penelitian hukum normatif, tulisan ini menggunakan data sekunder yang diambil dari beberapa literatur ilmiah.
Kemudian penulis menguraikan bebagai sumber data dengan pendekatan sejarah untuk menghasilkan kajian yang sistematis.
Keywords: politik hukum, Umar bin Khattab, transisi politik.

Related Results

Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memahami bagaimana sistem perkawinan nasional di Indonesia dan Thailand, (2) Latar belakang pemberlakuan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan ...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU)1. Partai PolitikA. Sejarah Partai Politik di Indonesia.Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Pada mulanya perke...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
<h2>Abstract</h2><p>Cepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoens...
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...

Back to Top