POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA: OPTIMASI HAK PILIH PERANTAU DALAM KONTESTASI PILKADA

Kajian ini muncul sebagai respon atas terabaikannya hak pilih perantau pada perhelatan Pilkada di Indonesia. Kajian ini menunjukkan bahwa politik hukum HAM di Indonesia dalam konteks Pilkada mengarah pada tanggung jawab negara untuk memenuhi hak pilih setiap WNI pada kontestasi Pilkada secara adil dan non-diskriminatif. Biarpun demikian, studi hukum komparatif penulis memperllihatkan secara jelas jika pemenuhan hak pilih pada Pilkada masih diskriminatif, karena hanya memberi peluang pemungutan suara bagi WNI yang beralamat sekaligus berdomisili di suatu daerah. Sementara itu, WNI yang hanya berdomisili atau beralamat di suatu daerah tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada. Ini menunjukkan bahwa negara telah mengabaikan hak pilih perantau dalam kontestasi Pilkada. Oleh karenanya, demi terpenuhinya hak pilih perantau pada perhelatan Pilkada, negara perlu secapatnya melakukan optimasi hak pilih perantau melalui perubahan undang-undang Pilkada kedepannya dengan berpijak pada seluruh instrumen politik hukum HAM.