NILAI WAJAR SATWA

Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan Sub Unit Kebun Binatang adalah sebuah perusahaan jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Medan, sama hal dengan perusahaan jasa lainnya, Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan Sub Unit Kebun Binatang harus menyajikan laporan keuangan tahunan yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi laporan keuangan yang diterbitkan Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan Sub Unit Kebun Binatang tahun 2015 dan 2016 belum mencerminkan karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan SAK, Hewan di dalam kebun binatang dapat diidentifikasi sebagai aset perusahaan, tetapi belum dapat dikelompokkan sebagai suatu aset, apakah aset lancar, aset tetap atau aset tidak tetap. Fenomena berikutnya adalah beberapa hewan belum dapat diketahui nilai wajar (fair value)nya, sebab hewan tersebut tidak diperdagangkan dan tidak memiliki nilai pasar. Hewan memiliki kesamaan karakteristik dengan aset tetap, akan tetapi penilaian estimasi persentase penyusutan dan amortisasi, masa manfaat dan nilai residu belum dapat diukur secara handal. Dari fenomena diatas terjadi permasalahan yaitu meliputi pengukuran (identifikasi, pengelompokkan dan penilaian transaksi ekonomi) sehingga memungkinkan hewan tidak dapat disajikan didalam laporan keuangan.Penelitian ini mengedepankan paradigma kualitatif induktif, sehingga metode penyelesaian penelitian dibagi menjadi tiga bahagian yaitu pertama analisis lapangan yang hasil akhirnya berupa informasi berupa data base mengenai hewan, kedua yaitu analisis teori, dengan pendekatan pustaka melalui buku, jurnal dan SAK, IFRS, IAS yang hasil berupa model pegnidentifikasian, pengelompokan dan penilaian binatang dan ketiga analisis rancangan yang hasil akhirnya adalah model laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia. Diharapkan penerapan metode tersebut dapat menyelesaikan permasalahan penelitian ini, sehingga tujuan jangka panjang pada penelitian ini yaitu memberikan rekomendasi kebijakan dalam tiga hal, pertama yaitu penerapan PSAK 69 adaptasi dari IFRS 41 tentang aset biologis. Kedua, penerapan PMK No.247/PMK.06/2014 tentang aset tetap dan ketiga yaitu penerapan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan,Dari hasil pengamatan diperoleh koleksi satwa sebanyak 38 satwa , yang masing - masing terdiri dari kelas aves sebanyak 20 jenis satwa, mamalia sebanyak 11 jenis satwa dan reptile sebanyak 7 jenis satwa, menurut UU No. 5 Tahun 1990 , PP No. 07 Tahun 1999 dan PP No 08 tahun 1999 sebanyak 21 satwa dilindungi sehingga nilai wajar satwa tidak dapat ditentukan, akan tetapi, satwa yang tidak dilindungi dan kategori cites appendix II sebanyak 10 satwa dapat ditentukan nilai wajar dapat ditentukan karena dapat diperdagangkan.