Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan Kepala Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, yang mana merupakan suatu penelitian yang menghasilkan dan mengelola data yang sifatnya deskriptif, seperti traskripsi wawancara dan observasi. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, yang merupakan suatu penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Desa Loru, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Loru, Ketua RT 003 Dusun I Desa Loru serta Masyarakat Desa Loru. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori yang dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard (dalam Sudaryono, 2014 & Pasolong, 2008), yang mana mengklasifikasikan gaya kepemimpinan situasional menjadi empat indikator, yaitu : intruksi, konsultasi, partisipasi serta delegasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa ke empat indikator tersebut berjalan dengan baik. Pada bagian instruksi, Kepala Desa Loru memberikan arahan yang cukup jelas dan selalu mengawasi bawahannya agar menjalankan tugas sebagai mana mestinya. Pada bagian konsultasi, adanya arahan yang diberikan oleh kepala desa kepada aparat desa dan juga komunikasi dua arah berjalan dengan baik. Pada bagian partisipasi, terlihat bahwa adanya hubungan yang baik yang terjalin antara kepala desa dan aparat desa. Pada bagian delegasi, adanya pemberian kewenangan kepada aparat desa lain dengan batasan tertentu. Namun, pada bagian delegasi juga terdapat hal yang tidak dapat dilaksanakan seperti memberikan kewenangan penuh kepada bawahan dalam mengurus segala sesuatu. Hal ini disebabkan oleh adanya aturan yang mengikat kepala desa, dan juga hal tersebut secara tidak langsung dapat membuat indikator delegasi tidak berjalan dengan maksimal