PERAN BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

AbstractThis research relates to the role of the General Election Supervisory Board of West Kalimantan Province in monitoring and handling violations of the Regional Head Election. The method used is an empirical method with a descriptive analysis approach in analyzing the data collected during the study. Data collection techniques used are observation, interviews, questionnaires and document study. The results of the study indicate that the Election Supervisory Body of West Kalimantan Province in carrying out its duties and functions in the legislation on the Regional Head Election as a whole is still not optimal. Lack of Election Supervisory personnel in conducting supervision and handling Regional Head Election violations. Lack of capacity of Election Supervisor Human Resources in skill and synergy, mentality and professionalism. Some regulations are still ineffective, so it is necessary to hold discussions with academics. There has not been an inventory of infrastructure in handling regional head election violations.  Keywords: General Election Supervisory Board; Monitoring, Regional Head Election  Abstrak  Penelitian ini berkaitan dengan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.Metode yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan deskriftif analisis dalam menganalisis data-data yang dikumpulkan selama penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, kuesioner dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada peraturan perundang-undangan Pemilihan Kepala Daerah secara menyeluruh masih belum maksimal. Kurangnya personil Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dalam keterampilan serta sinergitas, mentalitas dan profesionalitas. Terdapat peraturan-peraturan yang masih kurang efektif sehingga perlu melakukan diskusi dengan para akademisi. Belum diinventarisirnya sarana-prasarana dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.  Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilihan Umum; Pengawasan; Pemilihan Kepala Daerah