Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Analisis Kasus Penganiayaan BerdasarkanPasal 351KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK)

View through CrossRef
Based on Article 351 (Paragraph 1) of the Criminal Code on ordinary persecution where in this article persecution is divided into three parts, namely ordinary, mild and severe persecution as in the case that I took to make this thesis with case number 2/Pid.B/2019/PN. In this case, the panel of judges sentenced the perpetrator of persecution to 10 months imprisonment, while the sentence that should have been imposed on the perpetrator of ordinary persecution was 2 years and 8 months by considering various kinds of evidence and factors of persecution, This study aims to analyze cases of persecution that refer to Article 351 of the Criminal Code (KUHP) in Indonesia.  In this analysis, we identify the elements necessary to determine whether an act can be classified as maltreatment under Article 351 of the Criminal Code.  This research involves a case study and analysis of the Depok district court decision, as well as referring to applicable laws and regulations.  The results of this analysis may provide a better understanding of the application of Article 351 of the Criminal Code in cases of maltreatment and its implications for the criminal justice system in Indonesia.   Keywords: Maltreatment under Article 351 of the Penal Code
Title: Analisis Kasus Penganiayaan BerdasarkanPasal 351KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK)
Description:
Based on Article 351 (Paragraph 1) of the Criminal Code on ordinary persecution where in this article persecution is divided into three parts, namely ordinary, mild and severe persecution as in the case that I took to make this thesis with case number 2/Pid.
B/2019/PN.
In this case, the panel of judges sentenced the perpetrator of persecution to 10 months imprisonment, while the sentence that should have been imposed on the perpetrator of ordinary persecution was 2 years and 8 months by considering various kinds of evidence and factors of persecution, This study aims to analyze cases of persecution that refer to Article 351 of the Criminal Code (KUHP) in Indonesia.
  In this analysis, we identify the elements necessary to determine whether an act can be classified as maltreatment under Article 351 of the Criminal Code.
  This research involves a case study and analysis of the Depok district court decision, as well as referring to applicable laws and regulations.
  The results of this analysis may provide a better understanding of the application of Article 351 of the Criminal Code in cases of maltreatment and its implications for the criminal justice system in Indonesia.
  Keywords: Maltreatment under Article 351 of the Penal Code.

Related Results

Uji Coba Model Pendeteksian Terhadap Penganiayaan Usia Lanjut di Keluarga
Uji Coba Model Pendeteksian Terhadap Penganiayaan Usia Lanjut di Keluarga
AbstrakTujuan penelitian ini adalah tersusunnya model pendeteksian terhadap penganiayaan usia lanjut di keluarga. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset operasiona...
Pengaruh NPF, DPK, CAR Terhadap FDR di Bank Umum Syariah Periode 2019-2023
Pengaruh NPF, DPK, CAR Terhadap FDR di Bank Umum Syariah Periode 2019-2023
Abstract. Liquidity is a crucial aspect in maintaining the stability and operational sustainability of banks, including Islamic Commercial Banks in Indonesia. The Financing to Depo...
PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER JALAN NASIONAL
PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER JALAN NASIONAL
ABSTRAKKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor 09/KPPU-L/2013 menyatakan bahwa terlapor I, terlapor II, terlapor III, terlapor IV, terlapor V, terlapor VI, terl...
ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB)
ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB)
Undang-undang perlindungan anak berfungsi sebagai representasi fisik dari perlindungan terhadap anak. Idealnya, perlindungan ini tidak hanya sekedar membantu anak-anak yang menjadi...
DISPARITAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN 1
DISPARITAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN 1
Penelitian  ini mengidentifikasi dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana hakim mempertimbangkan pelaku tindak pidana narkotika golongan 1 dalam dua putusan berbeda, yakni Nomor ...
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN
Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Seorang anak juga bisa melakukan hal yang sama. Misalnya kasus pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 33/Pid.Sus...

Back to Top