Javascript must be enabled to continue!
Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu
View through CrossRef
Introduction: The legal issues in this writing include how are the legal arrangements regarding the settlement of general election administration by Bawaslu and how to resolve election disputes by Bawaslu.
Purposes of the Research: This writing aims to find out and analyze how to resolve violations of general election administration by Bawaslu.
Methods of the Research: The research method used is normative, that is, research that primarily examines positive legal provisions and legal principles, explain and predicts in the direcrion of future legal developments
Results Originality Findings of the Research: The findings of this study prove that in legal arrangements regarding the settlement of election administrative violations by Bawaslu and the settlement mechanism that in an effort to resolve administrative violations, Bawaslu has the authority to resolve administrative violations in accordance with the provisions of the Bawaslu laws and regulations and the General Election Commission. The settlement mechanism based on the Election Law is not explained significantly but it is explained that non-criminal violations are administrative violations and these violations are reported and followed up by Bawaslu and the General Elections Commission.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura
Title: Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu
Description:
Introduction: The legal issues in this writing include how are the legal arrangements regarding the settlement of general election administration by Bawaslu and how to resolve election disputes by Bawaslu.
Purposes of the Research: This writing aims to find out and analyze how to resolve violations of general election administration by Bawaslu.
Methods of the Research: The research method used is normative, that is, research that primarily examines positive legal provisions and legal principles, explain and predicts in the direcrion of future legal developments
Results Originality Findings of the Research: The findings of this study prove that in legal arrangements regarding the settlement of election administrative violations by Bawaslu and the settlement mechanism that in an effort to resolve administrative violations, Bawaslu has the authority to resolve administrative violations in accordance with the provisions of the Bawaslu laws and regulations and the General Election Commission.
The settlement mechanism based on the Election Law is not explained significantly but it is explained that non-criminal violations are administrative violations and these violations are reported and followed up by Bawaslu and the General Elections Commission.
Related Results
ANALISIS PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU
ANALISIS PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU
The Election Supervisory Body (Bawaslu) has a role in maximizing the quality of the implementation of elections so as to provide certainty for the upholding of sovereignty and the ...
OPTIMALISASI PERAN PEMUDA SEBAGAI GENERASI SADAR PEMILU DALAM MENEKAN JUMLAH PELANGGARAN PEMILU
OPTIMALISASI PERAN PEMUDA SEBAGAI GENERASI SADAR PEMILU DALAM MENEKAN JUMLAH PELANGGARAN PEMILU
Pemilu merupakan hajat kolektif rakyat, sebagai sebuah hajatan yang suci, terhormat dan bermartabat untuk memilih pemimpinnya secara demokratis tidak mudah untuk diwujudkan. Fakta ...
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
Resume partai politik dan pemilihan umum“Partai politik dan sistem pemilu” Partai politik dan sistem pemilu saling berkaitan satu sama lain. Partai politik tanpa sistem pemilu yang...
BAWASLU: PENGAWASAN DAN TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMILU DEMOKRATIS
BAWASLU: PENGAWASAN DAN TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMILU DEMOKRATIS
The problem of malpractice is still a political work in the election process. Therefore, increasing public participation in the election process has an important and strategic role...
Peran Bawaslu dalam Penanganan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Kabupaten Situbondo
Peran Bawaslu dalam Penanganan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Kabupaten Situbondo
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membahas tentang Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai pera...
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
Pemanfaatan teknologi pada pelaksanaan Pemilu 2024 perlu didukung pengaturan tindak pidana pemilu elektronik. Tindak pidana pemilu elektronik merupakan ancaman pidana terhadap tind...
PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM
PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sengketa administrasi yang timbul dalam proses pemilihan umum dan bagaimana penyelesaiannya menurut Undang-Unda...
INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU ADHOC, PRAKTIK ELECTORAL FRAUD OLEH PANITIA PEMILIHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU ADHOC, PRAKTIK ELECTORAL FRAUD OLEH PANITIA PEMILIHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc atau Panitia Pemilihan adalah Penyelenggara Pemilu yang paling rentan menjadi pelaku kecurangan Pemilu (election fraud). Anggota PPK, PPS dan KPPS ...

