Javascript must be enabled to continue!
Pembangunan Perumahan Komersial di Kawasan Industri Kabupaten Karawang Ditinjau dari Perencanaan Ruang
View through CrossRef
Abstract. Every year Indonesia experiences an increase in population which has an impact on increasing public demand for housing needs which is one of the rights obtained by all Indonesian people in accordance with what is mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The increasing demand for these residences make housing developers or developers see promising business opportunities so they don't pay attention to regulations related to housing development, so they carry out housing construction in areas that are not intended for them. This can have a bad impact on both humans and the environment, therefore this study aims to find out whether housing construction, especially commercial housing in Karawang Regency is already in the area it is intended for or has not been reviewed from Karawang Regency Regional Regulation No. 2 of 2013 concerning Planning Regional Spatial Planning (RTRW) 2011-2031. The method used in this study is normative juridical, namely by using data collection techniques through library research by collecting secondary data and primary data in the form of interviews with the PUPR Office of Karawang Regency as supporting data to ascertain the truth of the incident. The results of this study indicate that the construction of commercial housing in Karawang Regency is not in accordance with what is regulated in the RTRW of Karawang Regency, there are still housing developments in areas that are not designated as in industrial areas which are based on the RTRW of Karawang Regency are not allowed to build commercial housing in them.
Abstrak. Setiap tahunnya Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya permintaan masyarakat atas kebutuhan tempat tinggal yang merupakan salah satu hak yang didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meningkatnya permintaan atas tempat tinggal tersebut membuat para pihak pengembang atau developer perumahan melihat peluang usaha yang menjanjikan hingga tidak menghiraukan peraturan terkait dengan pembangunan perumahan, sehingga melakukan pembangunan perumahan pada kawasan yang bukan peruntukkannya. Hal tersebut dapat berdampak buruk baik bagi manusia maupun lingkungan hidup, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembangunan perumahan, khususnya perumahan komersial di Kabupaten Karawang sudah berada pada kawasan yang diperuntukannya atau belum ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder dan data primer berupa wawancara dengan Dinas PUPR Kabupaten Karawang sebagai data pendukung untuk memastikan kebenaran dari peristiwa tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan perumahan komersial di Kabupaten Karawang belum sesuai dengan apa yang diatur dalam RTRW Kabupaten Karawang, masih terdapat pembangunan perumahan yang berada di kawasan yang bukan peruntukannya seperti pada kawasan industri yang berdasarkan RTRW Kabupaten Karawang tidak diperbolehkan dibangun perumahan komersial di dalamnya.
Universitas Islam Bandung (Unisba)
Title: Pembangunan Perumahan Komersial di Kawasan Industri Kabupaten Karawang Ditinjau dari Perencanaan Ruang
Description:
Abstract.
Every year Indonesia experiences an increase in population which has an impact on increasing public demand for housing needs which is one of the rights obtained by all Indonesian people in accordance with what is mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
The increasing demand for these residences make housing developers or developers see promising business opportunities so they don't pay attention to regulations related to housing development, so they carry out housing construction in areas that are not intended for them.
This can have a bad impact on both humans and the environment, therefore this study aims to find out whether housing construction, especially commercial housing in Karawang Regency is already in the area it is intended for or has not been reviewed from Karawang Regency Regional Regulation No.
2 of 2013 concerning Planning Regional Spatial Planning (RTRW) 2011-2031.
The method used in this study is normative juridical, namely by using data collection techniques through library research by collecting secondary data and primary data in the form of interviews with the PUPR Office of Karawang Regency as supporting data to ascertain the truth of the incident.
The results of this study indicate that the construction of commercial housing in Karawang Regency is not in accordance with what is regulated in the RTRW of Karawang Regency, there are still housing developments in areas that are not designated as in industrial areas which are based on the RTRW of Karawang Regency are not allowed to build commercial housing in them.
Abstrak.
Setiap tahunnya Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya permintaan masyarakat atas kebutuhan tempat tinggal yang merupakan salah satu hak yang didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Meningkatnya permintaan atas tempat tinggal tersebut membuat para pihak pengembang atau developer perumahan melihat peluang usaha yang menjanjikan hingga tidak menghiraukan peraturan terkait dengan pembangunan perumahan, sehingga melakukan pembangunan perumahan pada kawasan yang bukan peruntukkannya.
Hal tersebut dapat berdampak buruk baik bagi manusia maupun lingkungan hidup, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembangunan perumahan, khususnya perumahan komersial di Kabupaten Karawang sudah berada pada kawasan yang diperuntukannya atau belum ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder dan data primer berupa wawancara dengan Dinas PUPR Kabupaten Karawang sebagai data pendukung untuk memastikan kebenaran dari peristiwa tersebut.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan perumahan komersial di Kabupaten Karawang belum sesuai dengan apa yang diatur dalam RTRW Kabupaten Karawang, masih terdapat pembangunan perumahan yang berada di kawasan yang bukan peruntukannya seperti pada kawasan industri yang berdasarkan RTRW Kabupaten Karawang tidak diperbolehkan dibangun perumahan komersial di dalamnya.
Related Results
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Perubahan Fungsi Bangunan Di Koridor Jalan Sirajudin-Banjarsari Akibat Keberadaan Kawasan Pendidikan Di Kelurahan Tembalang Semarang Jawa Tengah
Perubahan Fungsi Bangunan Di Koridor Jalan Sirajudin-Banjarsari Akibat Keberadaan Kawasan Pendidikan Di Kelurahan Tembalang Semarang Jawa Tengah
<span style="color: #444444; font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 11.9px; line-height: 21px;">Kawasan Tembalang diperuntukka...
Pemetaan Kawasan Kumuh Menggunakan Metode AHP dan GIS di Kota Tanjungbalai
Pemetaan Kawasan Kumuh Menggunakan Metode AHP dan GIS di Kota Tanjungbalai
Kawasan kumuh yang terjadi di Kota Tanjungbalai dikarenakan salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat di Kota Tanjungbalai sehingga sampai saat ini masih banyak lingkungan yang ...
Analisis Kinerja Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (KEK) di Kabupaten Sorong
Analisis Kinerja Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (KEK) di Kabupaten Sorong
Pengembangan Kawasan Industri di Wilayah Timur Indonesia pada periode awal Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah dicanangkan salah satunya di Wilayah Provinsi Papua Barat yaitu di ...
Analisis Potensi Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor
Analisis Potensi Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor
ABSTRAK
Pertumbuhan penduduk di perkotaan meningkatkan kebutuhan akan lahan. Kabupaten Bogor melalui RTRW 2016-2036 mengembangkan pusat-pusat kegiatan. Kecamatan Cigudeg mempunyai...
Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penat...
EVALUASI PASCA HUNI KEBERLANJUTAN PERUMAHAN MURAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
EVALUASI PASCA HUNI KEBERLANJUTAN PERUMAHAN MURAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Pada tahun 2019, Indonesia memiliki housing backlog sebesar 7,6 juta rumah yang perlu diakomodir dengan pemenuhan perumahan baru. Oleh karena itu ada kebijakan melalui program “sat...
Makna Siloka (Filosofis) Lirik Lagu Goyang Karawang Karya Lingga Angling Raspati
Makna Siloka (Filosofis) Lirik Lagu Goyang Karawang Karya Lingga Angling Raspati
Karawang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat. Kota Karawang dikenal sebagai lumbung padi, kota pahlawan dan kota industri. Dalam bidang seni, Lagu Goyang Karawang merupaka...

