Javascript must be enabled to continue!
Urgensi Perjanjian Perkawin dalam Upaya Suami atau Istri Tidak Terpenuhinya Kewajiban Atas Harta Bersama
View through CrossRef
The legal consequence of a marriage is that the wife's property becomes the husband's property, and vice versa, this is the beginning of what is called joint property. However, there are efforts to separate inherited assets between the husband's assets and the wife's assets. The Marriage Agreement between Mr. PAT and Mrs. P is about the husband's obligations and the wife's rights, such as when the marriage takes place, objects that are not in the husband's name become the property of the wife. The formulation of the problem that arises is whether the legal recourse if joint property objects which cannot be proven to be owned in the husband's name will become the property of the wife and what legal remedies can be taken if one party does not carry out its obligations in accordance with the contents of the agreement. The research method used is normative law by examining statutory regulations and the articles in the marriage agreement between Mr. PAT and Mrs. P which contain legal issues regarding joint property. The results of the research show that there are no regulations which stipulate that joint objects which cannot be proven to be in the name of the husband may not belong to the wife or his heirs, the Marriage Agreement is a halal cause and does not conflict with anything. The legal remedy if there is a violation of the marriage agreement is a lawsuit for breach of contract or you can file a lawsuit for divorce/talak in the District Court according to the contents of the marriage agreement.
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember
Title: Urgensi Perjanjian Perkawin dalam Upaya Suami atau Istri Tidak Terpenuhinya Kewajiban Atas Harta Bersama
Description:
The legal consequence of a marriage is that the wife's property becomes the husband's property, and vice versa, this is the beginning of what is called joint property.
However, there are efforts to separate inherited assets between the husband's assets and the wife's assets.
The Marriage Agreement between Mr.
PAT and Mrs.
P is about the husband's obligations and the wife's rights, such as when the marriage takes place, objects that are not in the husband's name become the property of the wife.
The formulation of the problem that arises is whether the legal recourse if joint property objects which cannot be proven to be owned in the husband's name will become the property of the wife and what legal remedies can be taken if one party does not carry out its obligations in accordance with the contents of the agreement.
The research method used is normative law by examining statutory regulations and the articles in the marriage agreement between Mr.
PAT and Mrs.
P which contain legal issues regarding joint property.
The results of the research show that there are no regulations which stipulate that joint objects which cannot be proven to be in the name of the husband may not belong to the wife or his heirs, the Marriage Agreement is a halal cause and does not conflict with anything.
The legal remedy if there is a violation of the marriage agreement is a lawsuit for breach of contract or you can file a lawsuit for divorce/talak in the District Court according to the contents of the marriage agreement.
Related Results
KEPASTIAN HUKUM ATAS HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT MENURUT HUKUM ADAT TIONGHOA
KEPASTIAN HUKUM ATAS HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT MENURUT HUKUM ADAT TIONGHOA
AbstractThe authors raised the issue of legal certainty regarding the distribution of joint assets after a divorce based on Chinese customary law. In the provisions of Article 37 o...
Kedudukan Harta bersama dalam Rumah Tangga Perspektif Alquran
Kedudukan Harta bersama dalam Rumah Tangga Perspektif Alquran
Judul penelitian ini adalah “Kedudukan Harta Bersama Dalam Rumah Tangga Perspektif Alquran”. Isu harta harta bersama seringkali menjadi topik hangat di tengah masyarakat kita. Hal ...
Kedudukan Hukum Harta Kekayaan Akibat Perceraian
Kedudukan Hukum Harta Kekayaan Akibat Perceraian
Selama suatu perkawinan masih berlangsung dengan baik dan harmonis, maka akibat hukum dari perkawinan terhadap harta benda masih belum terasa, karena mereka menganggap harta benda ...
Pengalaman Suami dengan Istri Kanker serviks
Pengalaman Suami dengan Istri Kanker serviks
Kanker adalah penyakit yang saat ini menjadi masalah kesehatan masyarakat, salah satunya adalah kanker serviks yang banyak menyebabkan kematian pada wanita didunia maupun di Indone...
Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus
Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus
Berdasarkan Pasal 1127 KUHPerdata Balai Harta Peninggalan ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus selama 30 tahun/ lebih, setelah melakukan pengelola...
TINJAUAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASYARAKAT ADAT SUMONDO DI DESA RAMBAH MENURUT HUKUM ADAT MELAYU
TINJAUAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASYARAKAT ADAT SUMONDO DI DESA RAMBAH MENURUT HUKUM ADAT MELAYU
Adat sumondo yaitu jika seorang laki-laki menikahi perempuan dan laki-laki tersebut menggabungkan dirinya ke rumah perempuan dan menetap dirumah istrinya setelah terjadinya pernika...
Realiasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia
Realiasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia
Perjanjian merupakan kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan kebutuhan di bidang ekonomi. Perjanjian termasuk salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat untuk melakuk...
TINJAUAN HARTA BERSAMA YANG DAPAT MENJADI OBJEK DAN SEBAGAI JAMINAN HAK TANGGUNGAN
TINJAUAN HARTA BERSAMA YANG DAPAT MENJADI OBJEK DAN SEBAGAI JAMINAN HAK TANGGUNGAN
Penelitian dilakukan terhadap pembebanan hutang atau jual beli atas harta bersama suami isteri menurut pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Un...

