Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

KETERLIBATAN AKTOR DALAM KERJASAMA PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

View through CrossRef
Keberadaan perusahaan dalam lingkungan masyarakat memunculkan dampak positif dan negatif. Sehingga terdapat kewajiban perusahaan yang harus ditunaikan kepada lingkungan sekitar dalam upaya keberlanjutan dan pertanggungjawabannya. Aktor yang terlibat dalam tanggungjawab tersebut bisa dari perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan para aktor dengan pendekatan Triple Helix  dalam kerjasama pengelolaan corporate social responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah model interactive yang terdiri dari reduksi data, analisis atau display data dan penarikan kesimpulan.  Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat aktor-aktor yang berkolaborasi secara Triple Helix dalam pengelolaan CSR BUMD Provinsi Jawa Barat, yang memiliki peran yang berbeda dalam mencapai tujuan yang sama untuk mengimplementasikan CSR kepada masyarakat secara berkelanjutan dan mendukung kerjasama atara pemerintah dengan masyarakat dan perusahaan. Penelitian kerjasama kolaborasi Triple Helix ini dilihat dari 3 aktor yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap proses pengelolaan CSR ini. Aktor yang dimaksud yaitu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Tim Fasilitasi CSR (Government), Pelaku BUMD yaitu PT. Migas Hulu Jawa Barat (businessmen), dan peran Akademisi sekaligus kelompok penerima program CSR. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Jawa Barat sebagai pemangku kebijakan tertinggi melakukan pembahasan pengelolaan CSR sebagai agenda kebijakan yang diprioritaskan untuk membantu Pemerintah Jawa Barat sendiri dalam rangka sosialisasi dan memperluas jangkauan kerjasama pemerintah
Title: KETERLIBATAN AKTOR DALAM KERJASAMA PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Description:
Keberadaan perusahaan dalam lingkungan masyarakat memunculkan dampak positif dan negatif.
Sehingga terdapat kewajiban perusahaan yang harus ditunaikan kepada lingkungan sekitar dalam upaya keberlanjutan dan pertanggungjawabannya.
Aktor yang terlibat dalam tanggungjawab tersebut bisa dari perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan para aktor dengan pendekatan Triple Helix  dalam kerjasama pengelolaan corporate social responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat.
Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.
Teknik analisis data yang digunakan ialah model interactive yang terdiri dari reduksi data, analisis atau display data dan penarikan kesimpulan.
  Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat aktor-aktor yang berkolaborasi secara Triple Helix dalam pengelolaan CSR BUMD Provinsi Jawa Barat, yang memiliki peran yang berbeda dalam mencapai tujuan yang sama untuk mengimplementasikan CSR kepada masyarakat secara berkelanjutan dan mendukung kerjasama atara pemerintah dengan masyarakat dan perusahaan.
Penelitian kerjasama kolaborasi Triple Helix ini dilihat dari 3 aktor yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap proses pengelolaan CSR ini.
Aktor yang dimaksud yaitu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Tim Fasilitasi CSR (Government), Pelaku BUMD yaitu PT.
Migas Hulu Jawa Barat (businessmen), dan peran Akademisi sekaligus kelompok penerima program CSR.
Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Jawa Barat sebagai pemangku kebijakan tertinggi melakukan pembahasan pengelolaan CSR sebagai agenda kebijakan yang diprioritaskan untuk membantu Pemerintah Jawa Barat sendiri dalam rangka sosialisasi dan memperluas jangkauan kerjasama pemerintah.

Related Results

STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) ATAS KERJASAMA BADAN USAHA MILIK SWASTA
STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) ATAS KERJASAMA BADAN USAHA MILIK SWASTA
Abstrak. Badan usaha milik desa muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. Badan usaha milik desa hadir sebagai wadah dalam menggerakan potensi ekonomi lokal bagi p...
Bioethics-CSR Divide
Bioethics-CSR Divide
Photo by Sean Pollock on Unsplash ABSTRACT Bioethics and Corporate Social Responsibility (CSR) were born out of similar concerns, such as the reaction to scandal and the restraint ...
PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penatausahaan dan penertiban barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah secara parsial dan simultan di Pemerinta...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN ASET DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN ASET DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Proporsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah masih didominasi pajak daerah, yakni sebesar 83,36%. Sedangkan penerimaan bukan pajak sebesar 16,64% yang bera...
URGENSI PENGATURAN STATUS BADAN HUKUM PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)
URGENSI PENGATURAN STATUS BADAN HUKUM PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)
ABSTRAK             Perkembangan globalisasi menuntut berbagai badan usaha, baik milik pemerintah/daerah maupun swasta, saling berkompetisi. Di dalam kontens demikian, maka kompeti...
Perbedaan Koperasi dengan Organisasi lainnya
Perbedaan Koperasi dengan Organisasi lainnya
Suatu badan usaha didefenisikan sebagai organisasi yang terstruktur dalam mengelola faktor-faktor produksi untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu karakteristik yang penting dari ...

Back to Top