Javascript must be enabled to continue!
Kontribusi Mahasiswa Dalam Efektivitas Pelayanan Pajak BPHTB di Kabupaten Lombok Timur
View through CrossRef
Pelayanan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Lombok Timur merupakan elemen penting dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim Universitas Mataram bersama Bapenda Lombok Timur menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan BPHTB telah mengalami kemajuan melalui tiga tahapan utama: sosialisasi, pendampingan perhitungan, dan pelaporan menggunakan sistem MY-BPHTB. Kegiatan ini menggunakan metode observasi, dimana tim secara langsung mengamati proses pelayanan serta interaksi antara petugas dan masyarakat guna mengidentifikasi kendala dan kebutuhan di lapangan. Namun demikian, beberapa kendala masih menghambat efektivitas layanan, seperti rendahnya literasi pajak masyarakat, kompleksitas sistem digital, kenaikan NJOP, serta praktik percaloan. Evaluasi melalui pendampingan intensif menunjukkan bahwa edukasi langsung dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan wajib pajak. Meskipun capaian realisasi BPHTB bervariasi tiap tahun, tren positif terlihat pada tahun 2024 dengan pencapaian 81,83% dari target hingga Mei. Hal ini mengindikasikan bahwa integrasi antara edukasi, pendampingan, dan sistem digital berpotensi meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan BPHTB di masa mendatang.
Title: Kontribusi Mahasiswa Dalam Efektivitas Pelayanan Pajak BPHTB di Kabupaten Lombok Timur
Description:
Pelayanan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Lombok Timur merupakan elemen penting dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim Universitas Mataram bersama Bapenda Lombok Timur menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan BPHTB telah mengalami kemajuan melalui tiga tahapan utama: sosialisasi, pendampingan perhitungan, dan pelaporan menggunakan sistem MY-BPHTB.
Kegiatan ini menggunakan metode observasi, dimana tim secara langsung mengamati proses pelayanan serta interaksi antara petugas dan masyarakat guna mengidentifikasi kendala dan kebutuhan di lapangan.
Namun demikian, beberapa kendala masih menghambat efektivitas layanan, seperti rendahnya literasi pajak masyarakat, kompleksitas sistem digital, kenaikan NJOP, serta praktik percaloan.
Evaluasi melalui pendampingan intensif menunjukkan bahwa edukasi langsung dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan wajib pajak.
Meskipun capaian realisasi BPHTB bervariasi tiap tahun, tren positif terlihat pada tahun 2024 dengan pencapaian 81,83% dari target hingga Mei.
Hal ini mengindikasikan bahwa integrasi antara edukasi, pendampingan, dan sistem digital berpotensi meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan BPHTB di masa mendatang.
Related Results
IMPLEMENTASI PERDA 8 TAHUN 2010 TENTANG PENGALIHAN BPHTB UNTUK MENINGKATKAN PAD KABUPATEN JOMBANG
IMPLEMENTASI PERDA 8 TAHUN 2010 TENTANG PENGALIHAN BPHTB UNTUK MENINGKATKAN PAD KABUPATEN JOMBANG
AbstrakBea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah diawali dengan perumusan kebijakan yan...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan
Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan
Latar belakang: Pajak adalah kewajiban seseorang atau badan usaha untuk menyerahkan iuran yang bersifat memaksa kepada pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku.
Tujuan penelit...
Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan
Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan
Latar belakang: Pajak adalah kewajiban seseorang atau badan usaha untuk menyerahkan iuran yang bersifat memaksa kepada pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku.
Tujuan penelit...
PENGENAAN BPHTB DALAM PROSES JUAL BELI HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN DIBAWAH NJOP
PENGENAAN BPHTB DALAM PROSES JUAL BELI HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN DIBAWAH NJOP
Penelitian ini dilatarbelakangi mengingat pentingnya tanah dan atau bangunan tersebut dalam kehidupan, maka sudah sewajarnya jika orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan ni...
DAMPAK PENGAWASAN DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK: KESADARAN PAJAK SEBAGAI PERAN MEDIASI (Studi Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang)
DAMPAK PENGAWASAN DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK: KESADARAN PAJAK SEBAGAI PERAN MEDIASI (Studi Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengawasan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kesadaran p...
ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2016-2020
ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2016-2020
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah serta untuk mengetahui va...
PENGARUH PENGELAKAN PAJAK DAN IMPLEMENTASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PENGARUH PENGELAKAN PAJAK DAN IMPLEMENTASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Dalam APBN Indonesia, pajak mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap pembiayaan negara. Kontribusi penerimaan pajak terhadap sumber pendanaan negara dari tahun ke tahun sela...

