Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

View through CrossRef
Fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis Penerapan E-Government, Faktor Internal dan Eksternal yang memengaruhi serta menentukan strategi apa yang dapat digunakan untuk keberhasilan penerapan e-government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Permasalahan dalam penelitian ialah Masih banyak jumlah berkas permohonan izin melalui aplikasi yang ditolak oleh sistem karena berkas pemohon tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan, belum siapnya sistem OSS (Online Single Submission), Ketidaktepatan waktu dalam proses pelayanan perizinan, Kurang jelasnya informasi yang diberikan dalam menanggapi pengaduan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori e-government dari Indrajit terkait elemen sukses penerapan e-government dan untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi penerapan e-government serta melakukan analisis SWOT dan litmus test untuk menemukan strategi yang tepat digunakan. Untuk pengumpulan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang Penerapan E-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di DPMPTSP Kota Bandung. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan E-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di DPMPTSP Kota Bandung masih belum optimal. Tersedianya sarana sistem informasi yang sudah terintegrasi akan tetapi pelaksanaan sosialisasi belum merata di kalangan masyarakat umum dan profesi. Berdasarkan Analisis SWOT dan Litmus Test diperoleh isu strategis, yaitu: Meningkatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Bandung dalammenerapkan e-government perizinan online; Memaksimalkan dan mengoptimalkan anggaran serta infrastruktur TIK yang tersedia; Melakukan sosialisasi secara merata kepada masyarakat dan kalangan profesi terkait e-government perizinan online; Membuat perencanaan kebutuhan terhadap infrastruktur TIK; Melakukan pembaharuan Standar Operasional Prosedur dan regulasi pelayanan perizinan online; Meningkatkan kinerja pelayanan perizinan dalam 7(tujuh) unsur pelayanan perizinan online di DPMPTSP Kota Bandung; Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan e-government.
Title: PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
Description:
Fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis Penerapan E-Government, Faktor Internal dan Eksternal yang memengaruhi serta menentukan strategi apa yang dapat digunakan untuk keberhasilan penerapan e-government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
Permasalahan dalam penelitian ialah Masih banyak jumlah berkas permohonan izin melalui aplikasi yang ditolak oleh sistem karena berkas pemohon tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan, belum siapnya sistem OSS (Online Single Submission), Ketidaktepatan waktu dalam proses pelayanan perizinan, Kurang jelasnya informasi yang diberikan dalam menanggapi pengaduan masyarakat.
Penelitian ini menggunakan teori e-government dari Indrajit terkait elemen sukses penerapan e-government dan untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi penerapan e-government serta melakukan analisis SWOT dan litmus test untuk menemukan strategi yang tepat digunakan.
Untuk pengumpulan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang Penerapan E-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di DPMPTSP Kota Bandung.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan E-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di DPMPTSP Kota Bandung masih belum optimal.
Tersedianya sarana sistem informasi yang sudah terintegrasi akan tetapi pelaksanaan sosialisasi belum merata di kalangan masyarakat umum dan profesi.
Berdasarkan Analisis SWOT dan Litmus Test diperoleh isu strategis, yaitu: Meningkatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Bandung dalammenerapkan e-government perizinan online; Memaksimalkan dan mengoptimalkan anggaran serta infrastruktur TIK yang tersedia; Melakukan sosialisasi secara merata kepada masyarakat dan kalangan profesi terkait e-government perizinan online; Membuat perencanaan kebutuhan terhadap infrastruktur TIK; Melakukan pembaharuan Standar Operasional Prosedur dan regulasi pelayanan perizinan online; Meningkatkan kinerja pelayanan perizinan dalam 7(tujuh) unsur pelayanan perizinan online di DPMPTSP Kota Bandung; Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan e-government.

Related Results

IMPLEMENTASI PROGRAM GAMPIL (GADGET MOBILE APPLICATION FOR LICENCE) DI KOTA BANDUNG
IMPLEMENTASI PROGRAM GAMPIL (GADGET MOBILE APPLICATION FOR LICENCE) DI KOTA BANDUNG
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung pada pada tahun 2021. Peneliti menemukan bahwa implementasi program Gam...
PENGATURAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
PENGATURAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Permasalahan penyelenggaraan pengaturan penanaman modal di pemerintah provinsi Jawa Barat harus dapat diatasi dan diselenggarakan secara baik kepada masyarakat. namun pada penerapa...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
pendahuluan Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling menemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Prasetyantoko (2008) mengatakan bahwa untu...
Penyelenggaran mal pelayanan publik responsif gender dan difable di kabupaten Banyumas provinsi Jawa Tengah
Penyelenggaran mal pelayanan publik responsif gender dan difable di kabupaten Banyumas provinsi Jawa Tengah
Upaya Pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik tidak pernah berhenti, hingga diundangkanya UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik sebagai tonggaknya segala u...
Program “Bandung Menjawab” sebagai Strategi Komunikasi
Program “Bandung Menjawab” sebagai Strategi Komunikasi
Abstract. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bandung City functions as a platform to communicate messages to the public. Diskominfo Bandung City develops one of its flag...

Back to Top