Javascript must be enabled to continue!
Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance
View through CrossRef
<p>Kebijakan publik sebagai instrumen yang mensinergikan peran pemerintah dan publik belum berjalan secara optimal. Terjadinya fenomena beberapa kebijakan yang dibatalkan atau direvisi oleh Pemerintah merupakan indikasi masih adanya tumpang tindih kebijakan dan rendahnya kemampuan berinovasi (<em>ability to innovate</em>) dan kemauan berinovasi (<em>willingnes to inovate</em>) pejabat publik. Untuk itu diperlukan inovasi kebijakan yang secara substantif dapat memberikan penguatan dalam menyelesaikan permasalahan ditengah masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan melakukan analisis bagaimana inovasi kebijakan dalam perspektif pendekatan administrasi pubik dan menganalisis inovasi kebijakan menuju terwujudnya <em>good public policy governance.</em> Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik yang dilakukan adalah survei literatur akademis di bidang keilmuan kebijakan publik guna memperoleh konsep-konsep yang relevan dengan kajian inovasi kebijakan publik. Teknik pengumpulan data melalui penelusuran berbagai sumber dan literatur baik dari dokumen pemerintah maupun pemberitaan media massa cetak dan elektronik, jurnal dan buku-buku yang terkait dengan administrasi pubik dan inovasi kebijakan. Penerapan prinsip-prinsip inovasi melalui NPS adalah representasi dari penerapan inovasi kebijakan. Publik dipandang secara utuh, manusiawi dan humanis melalui pendekatan yang memberikan <em>space</em> kepada publik untuk berkolaborasi dan berorientasi pada peningkatan kinerja. <em>Good public policy governance</em> akan terwujud melalui pendekatan 1) Jenis dukungan; 2) Manajemen Inovasi; 3) Karakteristik dalam penerapan nilai.</p><strong>Kata Kunci : Inovasi Kebijakan, Administrasi Publik, Good Pubic Policy Governance</strong>
Title: Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance
Description:
<p>Kebijakan publik sebagai instrumen yang mensinergikan peran pemerintah dan publik belum berjalan secara optimal.
Terjadinya fenomena beberapa kebijakan yang dibatalkan atau direvisi oleh Pemerintah merupakan indikasi masih adanya tumpang tindih kebijakan dan rendahnya kemampuan berinovasi (<em>ability to innovate</em>) dan kemauan berinovasi (<em>willingnes to inovate</em>) pejabat publik.
Untuk itu diperlukan inovasi kebijakan yang secara substantif dapat memberikan penguatan dalam menyelesaikan permasalahan ditengah masyarakat.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan melakukan analisis bagaimana inovasi kebijakan dalam perspektif pendekatan administrasi pubik dan menganalisis inovasi kebijakan menuju terwujudnya <em>good public policy governance.
</em> Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.
Teknik yang dilakukan adalah survei literatur akademis di bidang keilmuan kebijakan publik guna memperoleh konsep-konsep yang relevan dengan kajian inovasi kebijakan publik.
Teknik pengumpulan data melalui penelusuran berbagai sumber dan literatur baik dari dokumen pemerintah maupun pemberitaan media massa cetak dan elektronik, jurnal dan buku-buku yang terkait dengan administrasi pubik dan inovasi kebijakan.
Penerapan prinsip-prinsip inovasi melalui NPS adalah representasi dari penerapan inovasi kebijakan.
Publik dipandang secara utuh, manusiawi dan humanis melalui pendekatan yang memberikan <em>space</em> kepada publik untuk berkolaborasi dan berorientasi pada peningkatan kinerja.
<em>Good public policy governance</em> akan terwujud melalui pendekatan 1) Jenis dukungan; 2) Manajemen Inovasi; 3) Karakteristik dalam penerapan nilai.
</p><strong>Kata Kunci : Inovasi Kebijakan, Administrasi Publik, Good Pubic Policy Governance</strong>.
Related Results
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
pendahuluan Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling menemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Prasetyantoko (2008) mengatakan bahwa untu...
TINJAUAN YURIDIS ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK
TINJAUAN YURIDIS ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Kata publik sebagai suatu istilah yang berseberangan atau berlawanan dengan konsep – istilah individu atau privat atau perseorangan. Sehingga dari kata publik bisa terkait dengan ...
Indigeneous Public Administration: Melihat Administrasi Publik dari Perspektif Kearifan Lokal (Local Wisdom)
Indigeneous Public Administration: Melihat Administrasi Publik dari Perspektif Kearifan Lokal (Local Wisdom)
ABSTRACTGlobal transformation is always demands a good governance system and one of the functions that must be run is public administration’s system. The impact of powerfull globa...
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
Keterbukaan informasi ini harus dikawal secara serentak oleh publik dan badan publik, keterbukaan informasi mampu mensejahterakan masyarakat, menjadi alat menuju pada percepatan pe...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
Preface Volume XX Nomor 1 JUNI 2024
Preface Volume XX Nomor 1 JUNI 2024
PENGANTAR REDAKSI
Pembaca yang berbahagia, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Jurnal Administrasi Publik berhasil memperoleh Akreditasi Sinta 4 ses...
REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK
REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK
Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis relevansi reformasi birokasi dalam penyelenggaraan pelayanan public. Ruang lingkup administrasi publik termasuk semua ranah dan aktivit...
Preface VOLUME XVII NOMOR 2 DESEMBER 2021
Preface VOLUME XVII NOMOR 2 DESEMBER 2021
PENGANTAR REDAKSI
Pembaca yang berbahagia, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Jurnal Administrasi Publik Volume XVII Nomor 2, Desember 2021 da...


