Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Quo Vadis Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Demokrasi di Indonesia

View through CrossRef
Secara umum adanya penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan affirmative action di Indonesia dan apakah pelaksanaan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan beserta kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan kebijakan affirmative action tersebut. Dari hasil penelitian yuridis normatif ini menemukan fakta bahwa  kebijakan affirmative action di Indonesia sendiri telah mulai diterapkan sejak pemilihan umum 2004 lalu. Akan tetapi dari sejak awal kebijakan tersebut diterapkan hingga saat ini belum pernah ada satu pun pemilihan umum yang berhasil mencapai angka 30 % keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Selain itu, pelaksanaan kebijakan affirmative action pun belum sepenuhnya dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan. Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan affirmative action juga terkendala oleh faktor sosio-kultural dan struktural seperti masih tertanam kuatnya budaya patriarki di masyarakat, adanya stereotipe terhadap perempuan, adanya beban ganda yang dipikul oleh perempuan, kurangnya modal politik, sosial dan ekonomi perempuan, adanya model politik yang masih sangat maskulin, belum optimalnya fungsi partai politik dan kurangnya political will untuk memperkuat regulasi dan implementasi kebijakan affirmative action dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Title: Quo Vadis Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Demokrasi di Indonesia
Description:
Secara umum adanya penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan affirmative action di Indonesia dan apakah pelaksanaan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan beserta kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan kebijakan affirmative action tersebut.
Dari hasil penelitian yuridis normatif ini menemukan fakta bahwa  kebijakan affirmative action di Indonesia sendiri telah mulai diterapkan sejak pemilihan umum 2004 lalu.
Akan tetapi dari sejak awal kebijakan tersebut diterapkan hingga saat ini belum pernah ada satu pun pemilihan umum yang berhasil mencapai angka 30 % keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.
Selain itu, pelaksanaan kebijakan affirmative action pun belum sepenuhnya dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan.
Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan affirmative action juga terkendala oleh faktor sosio-kultural dan struktural seperti masih tertanam kuatnya budaya patriarki di masyarakat, adanya stereotipe terhadap perempuan, adanya beban ganda yang dipikul oleh perempuan, kurangnya modal politik, sosial dan ekonomi perempuan, adanya model politik yang masih sangat maskulin, belum optimalnya fungsi partai politik dan kurangnya political will untuk memperkuat regulasi dan implementasi kebijakan affirmative action dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Related Results

Revolusi Demokrasi: Suatu Gagasan Memperbaiki Demokrasi Indonesia
Revolusi Demokrasi: Suatu Gagasan Memperbaiki Demokrasi Indonesia
Abstrak Paper ini mencoba menguraikan permasalahan demokrasi di Indonesia sekaligus solusi yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Paper ini sangat penting karena...
Affirmative Action
Affirmative Action
Affirmative action refers to laws or government-mandated or voluntary policies or procedures designed to promote the equitable inclusion of members of certain historically excluded...
Demokrasi
Demokrasi
Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubu...
PARTİ İÇİ DEMOKRASİ YOKLUĞU SİYASİ PARTİ KAPATMA NEDENİDİR
PARTİ İÇİ DEMOKRASİ YOKLUĞU SİYASİ PARTİ KAPATMA NEDENİDİR
21. yüzyılda demokrasiler demokrasi düşmanı olarak etiketlenen siyasi partilerden çok parti içi demokrasinin bulunmadığı veya asgari koşulları itibarıyla yetersiz şekilde işletilen...
Demokrasi
Demokrasi
Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubu...
PENJABARAN PRINSIP DEMOKRASI DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN DAERAH
PENJABARAN PRINSIP DEMOKRASI DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN DAERAH
Prinsip demokrasi yang dianut oleh Indonesia menuntut adanya transparansi dan keterbukaan dalam pembentukan kebijakan daerah. Secara legal formal prinsip demokrasi diatur dalam UU ...
PENGARUH DEMOKRASI DALAM BERMASYARAKAT
PENGARUH DEMOKRASI DALAM BERMASYARAKAT
Demokrasi Indonesia berpengaruh pada pencapaian tujuan Nasional Bangsa Indonesia. Yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dalam Negara Republik Indo...
SISTEM DEMOKRASI PANCASILA DAN RELEVANSINYA TERHADAP KAMPANYE PILPRES 2019 DI INDONESIA
SISTEM DEMOKRASI PANCASILA DAN RELEVANSINYA TERHADAP KAMPANYE PILPRES 2019 DI INDONESIA
AbstrakDemokrasi merupakan salah satu tatanan hidup bersama (Dewantara. 2017:23). Tatanan hidup bersama yang berbentuk demokrasi, telah diterapkan di berbagai negara termasuk di In...

Back to Top