Javascript must be enabled to continue!
Quo Vadis Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Demokrasi di Indonesia
View through CrossRef
Secara umum adanya penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan affirmative action di Indonesia dan apakah pelaksanaan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan beserta kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan kebijakan affirmative action tersebut. Dari hasil penelitian yuridis normatif ini menemukan fakta bahwa kebijakan affirmative action di Indonesia sendiri telah mulai diterapkan sejak pemilihan umum 2004 lalu. Akan tetapi dari sejak awal kebijakan tersebut diterapkan hingga saat ini belum pernah ada satu pun pemilihan umum yang berhasil mencapai angka 30 % keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Selain itu, pelaksanaan kebijakan affirmative action pun belum sepenuhnya dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan. Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan affirmative action juga terkendala oleh faktor sosio-kultural dan struktural seperti masih tertanam kuatnya budaya patriarki di masyarakat, adanya stereotipe terhadap perempuan, adanya beban ganda yang dipikul oleh perempuan, kurangnya modal politik, sosial dan ekonomi perempuan, adanya model politik yang masih sangat maskulin, belum optimalnya fungsi partai politik dan kurangnya political will untuk memperkuat regulasi dan implementasi kebijakan affirmative action dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Title: Quo Vadis Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Demokrasi di Indonesia
Description:
Secara umum adanya penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan affirmative action di Indonesia dan apakah pelaksanaan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan beserta kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan kebijakan affirmative action tersebut.
Dari hasil penelitian yuridis normatif ini menemukan fakta bahwa kebijakan affirmative action di Indonesia sendiri telah mulai diterapkan sejak pemilihan umum 2004 lalu.
Akan tetapi dari sejak awal kebijakan tersebut diterapkan hingga saat ini belum pernah ada satu pun pemilihan umum yang berhasil mencapai angka 30 % keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.
Selain itu, pelaksanaan kebijakan affirmative action pun belum sepenuhnya dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan.
Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan affirmative action juga terkendala oleh faktor sosio-kultural dan struktural seperti masih tertanam kuatnya budaya patriarki di masyarakat, adanya stereotipe terhadap perempuan, adanya beban ganda yang dipikul oleh perempuan, kurangnya modal politik, sosial dan ekonomi perempuan, adanya model politik yang masih sangat maskulin, belum optimalnya fungsi partai politik dan kurangnya political will untuk memperkuat regulasi dan implementasi kebijakan affirmative action dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Related Results
Affirmative Action
Affirmative Action
Affirmative action refers to laws or government-mandated or voluntary policies or procedures designed to promote the equitable inclusion of members of certain historically excluded...
SISTEM DEMOKRASI PANCASILA DAN RELEVANSINYA TERHADAP KAMPANYE PILPRES 2019 DI INDONESIA
SISTEM DEMOKRASI PANCASILA DAN RELEVANSINYA TERHADAP KAMPANYE PILPRES 2019 DI INDONESIA
AbstrakDemokrasi merupakan salah satu tatanan hidup bersama (Dewantara. 2017:23). Tatanan hidup bersama yang berbentuk demokrasi, telah diterapkan di berbagai negara termasuk di In...
AFFIRMATIVE ACTION: ONLY A SHIELD? OR ALSO A SWORD? Harmse v City of Cape Town (2003) 24 ILJ 1130 and Dudley v City of Cape Town (2004) 25 ILJ 305 (LC)
AFFIRMATIVE ACTION: ONLY A SHIELD? OR ALSO A SWORD? Harmse v City of Cape Town (2003) 24 ILJ 1130 and Dudley v City of Cape Town (2004) 25 ILJ 305 (LC)
The Employment Equity Act 55 of 1998 (hereinafter “the EEA”) which gives more detailed content to the right of equality enshrined in section 9 of the Constitution of South Africa, ...
Persamaan dan Perbedaan sistem Demokrasi di Indonesia dengan Negara Lain
Persamaan dan Perbedaan sistem Demokrasi di Indonesia dengan Negara Lain
Abstrak
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Setiap negara ...
Budaya Demokrasi Sebagai Bentuk Upaya Peningkatan Kehidupan Berbangsa
Budaya Demokrasi Sebagai Bentuk Upaya Peningkatan Kehidupan Berbangsa
Demokrasi merupakan isu yang sudah lama ramai diperbincangkan. Ide demokrasi ini muncul dalam bahasa Yunani sekitar dua ribu lima ratus tahun yang lalu. Sekarang pelaksanaan demok...
Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran
Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran
<p><em>Abstrak</em> - <strong>Kelahiran Republik Islam Iran tidak lepas dari peran Ayatollah Imam Khomeini, pemimpin spiritual ulama, sekaligus pemimpin pol...

