Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Pengadopsian Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani oleh Kelurahan Bumi Ayu

View through CrossRef
Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) and Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) is a predicate given to units/work units in Local Government with as low as echelon III that perform service functions. The term WBK or WBBM is not wrong if it is adopted by government units / work units in echelon IV, namely Urban Village because Urban Village is a work unit that also provides services to the community. In the adoption of WBK and WBBK independently in Bumi Ayu Urban Village, Dumai subdistrict, Dumai city, there are several problems. The first is that almost all employees and office holders in Bumi Ayu Urban Village do not understand the meaning of WBK or WBBM. The next problem is the service mechanism that does not meet the standards of WBK and WBBM. The method used in this community service is to provide counseling and assistance to the Bumi Ayu Urban Village government apparatus. It can be concluded that counseling and assistance on the adoption of WBK and WBBM in Bumi Ayu Urban Village in an effort to improve services to the community runs successfully and smoothly and Bumi Ayu Urban Village officials increasingly understand the importance of the predicate of WBK and WBBM.
Title: Pengadopsian Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani oleh Kelurahan Bumi Ayu
Description:
Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) and Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) is a predicate given to units/work units in Local Government with as low as echelon III that perform service functions.
The term WBK or WBBM is not wrong if it is adopted by government units / work units in echelon IV, namely Urban Village because Urban Village is a work unit that also provides services to the community.
In the adoption of WBK and WBBK independently in Bumi Ayu Urban Village, Dumai subdistrict, Dumai city, there are several problems.
The first is that almost all employees and office holders in Bumi Ayu Urban Village do not understand the meaning of WBK or WBBM.
The next problem is the service mechanism that does not meet the standards of WBK and WBBM.
The method used in this community service is to provide counseling and assistance to the Bumi Ayu Urban Village government apparatus.
It can be concluded that counseling and assistance on the adoption of WBK and WBBM in Bumi Ayu Urban Village in an effort to improve services to the community runs successfully and smoothly and Bumi Ayu Urban Village officials increasingly understand the importance of the predicate of WBK and WBBM.

Related Results

PATOLOGI BIROKRASI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN
PATOLOGI BIROKRASI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN
Abstrak Birokrasi identik dengan kesan proses yang panjang dan berbelit-belit, akibatnya birokrasi mendapatkan citra negatif. Adanya kenyataan yang dialami di lingkungan birokrasi...
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus korupsi pimpinan anggo...
Korupsi dan Homo Corruptus
Korupsi dan Homo Corruptus
Korupsi tidak hanya menyangkut kerusakan dan perusakan standar kehidupan politik tetapi juga menyangkut kerusakan dan perusakan standar kehidupan ekonomi, sosial, kultural, dan seb...
ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ujung tombak pemberantasan ko...
Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas Tri Bhakti Pekanbaru
Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas Tri Bhakti Pekanbaru
Indonesia   merupakan  salah  satu  negara  terkorup  di  Asia  Tenggara  saat  ini.  Tindak  pidana  korupsi tidak  hanya  dilakukan  oleh  pejabat  pusat,  tapi  ke  tingkat  pal...
Tipologi dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan di Indonesia
Tipologi dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan di Indonesia
Diindikasikan bahwa tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia ada kaitannya dengan tingkat korupsi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi dan keraw...
Membangun Generasi yang Jujur dan Berintegritas Melalui Sosialisasi Anti Korupsi
Membangun Generasi yang Jujur dan Berintegritas Melalui Sosialisasi Anti Korupsi
Pendidikan Anti Korupsi merupakan strategi penting dalam pembentukan karakter anak yang berintegritas dan tidak terlibat dalam perbuatan korupsi. Kejujuran adalah salah satu nilai ...
Patologi Birokrasi
Patologi Birokrasi
Patologi birokrasi merupakan penyakit yang melemahkan sendi-sendi kehidupan birokrasi. Penyakit ini tidak muncul begitu saja, namun sudah ada sejak lama dan tetap terjaga. Birokras...

Back to Top