Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik

View through CrossRef
This research explains the procedure for implementing electronic mortgage registration and discusses legal protection for creditors in mortgage registration through SKMHT in the event of the principal's death. This normative legal research utilizes a prescriptive approach based on legislation, cases, and conceptual analysis Primary data sources include relevant laws and regulations related to mortgages, supplemented by interviews with Notaries and PPAT, as well as secondary legal materials such as books, legal research papers, and previous studies in the form of journals, theses, and dissertations related to the research. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and literature studies Meanwhile, the analysis technique used by the author is qualitative model. The research results indicate that electronic registration of Mortgage Rights is carried out by interested parties through the website https://mitra.atr.bpn.go.id. However, in practice, there are still shortcomings in electronic Mortgage Rights registration, particularly when it is registered using SKMHT (Power of Attorney to Burden Mortgage Rights), and then the certificate owner passes away, the registration of Mortgage Rights cannot be continued. The solution to this problem is to add an optional refinement formulation in the Electronic Mortgage Rights System that allows for the replacement of the Identity Card Number (NIK) of the grantor with the NIK of the recipient if the Mortgage Rights are registered first with a SKMHT.
Title: Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik
Description:
This research explains the procedure for implementing electronic mortgage registration and discusses legal protection for creditors in mortgage registration through SKMHT in the event of the principal's death.
This normative legal research utilizes a prescriptive approach based on legislation, cases, and conceptual analysis Primary data sources include relevant laws and regulations related to mortgages, supplemented by interviews with Notaries and PPAT, as well as secondary legal materials such as books, legal research papers, and previous studies in the form of journals, theses, and dissertations related to the research.
Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and literature studies Meanwhile, the analysis technique used by the author is qualitative model.
The research results indicate that electronic registration of Mortgage Rights is carried out by interested parties through the website https://mitra.
atr.
bpn.
go.
id.
However, in practice, there are still shortcomings in electronic Mortgage Rights registration, particularly when it is registered using SKMHT (Power of Attorney to Burden Mortgage Rights), and then the certificate owner passes away, the registration of Mortgage Rights cannot be continued.
The solution to this problem is to add an optional refinement formulation in the Electronic Mortgage Rights System that allows for the replacement of the Identity Card Number (NIK) of the grantor with the NIK of the recipient if the Mortgage Rights are registered first with a SKMHT.

Related Results

PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA DENPASAR BERBASIS ELEKTRONIK
PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA DENPASAR BERBASIS ELEKTRONIK
Sistem Pendaftaran Hak Tanggungan  Elektronik akan dikelola oleh Menteri Pertanian Perencanaan/Kepala Peraturan  Badan Pertanahan Tahun 2020 Nomor 5 Tentang Pelayanan Hak Tanggunga...
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan dalam Perkara Debitur Wanprestasi
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan dalam Perkara Debitur Wanprestasi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam rangka perjanjian kredit Hipotek apabila debitur gagal memenuhi kewaji...
KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN YANG SUDAH BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA
KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN YANG SUDAH BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum jaminan Hak Guna Bangunan yang masa berlakunya telah berakhir ketika  masih terikat dengan perjanjian kredit masih berjalan d...
KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN YANG SUDAH BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA
KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN YANG SUDAH BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA
Penelitian ini bertujuan untuk status hukum jaminan Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya telah berakhir ketika perjanjian kredit masih berjalan dan upaya yang dapat dilakukan ole...
Peran PPAT Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Adat di Bali
Peran PPAT Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Adat di Bali
PTSL dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomar 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap....
Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dipailitkan
Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dipailitkan
Abstract   The right of encumbrance is one kind of guarantees that the debtor can promise to the creditor. In fu...
KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) DALAM PRAKTIK KREDIT PEMILIKAN RUMAH DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) DALAM PRAKTIK KREDIT PEMILIKAN RUMAH DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
ABSTRAKProgram Kredit Pemilikian Rumah (KPR) biasanya diadakan oleh Bank. Namun seringkali pada praktek KPR sering terjadi permasalahan, salah satunya ialah terjadi kredit macet. S...

Back to Top