Javascript must be enabled to continue!

PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kritis terhadap Peran Pendidikan Kewarganegaraan)

AbstractThis study discusses the role of Civic/Citizenship Education (CE) in strengthening IPR law enforcement. This study aimed to identify: (1) the effectiveness of IPR law enforcement has done; (2) the constraints; (3) the efforts to overcome obstacles; (4) CE Model of IPR National Team; (5) weakness of the CE model of IPR National Team; (6) efforts to overcome the weaknesses of the CE model of IPR National Team; and (7) the role of CE to strengthen IPR law enforcement. The research used a qualitative method. The samples of the research were gathered by using purposive sampling and snowball sampling techniques. Its data were gathered through library research, in-depth interview, observation, and focus group discussion. They were then analyzed by using interactive (Miles & Huberman, 1984: 23) and bottom up (Creswell, 2008: 244) models of analysis. The results of the research show that: (1) the law enforcement for the IPR has not been effective; (2) The law enforcement for the IPR has encountered some constraints caused by the factors of law enforcement apparatus, community, and holders of the IPR; (3) The efforts to overcome the constraints of IPR law enforcement needs to be done in a systematic approach involving educational approach; (4) CE Model of IPR National Team can be seem in preemptive and preventive actions; (5) the weakness of the CE Model of IPR National Team is the absence of IPR education approach for early childhood; (6) The IPR education program for early childhood can be used to overcome the weakness, with the cooperation of private funding and the use of CSR; (7) In conclusion, CE can be used as means of IPR education through the implantation of the values of honesty, respect and appreciation of one’s rights (IPR) for early childhood.Keywords: Improving the Law Enforcement, Intellectual Property Rights, and, Civic/Citizenship Education AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam memperkuat penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling and snowball sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka, wawancara, observasi dan focus group discussion (FGD). Data kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif dan bottom up. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKn dapat menjadi wahana pendidikan kesadaran HKI melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam PKn dan HKI. Kesimpulannya, PKn dapat digunakan sebagai sarana pendidikan kesadaran HKI melalui penanaman nilai-nilai kejujuran, penghormatan dan penghargaan terhadap hak orang lain sejak usia dini.Kata Kunci: Penegakan Hukum, HKI, PKn

Universitas Sebelas Maret

- Triyanto

Yustisia Jurnal Hukum

2017

Title: PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kritis terhadap Peran Pendidikan Kewarganegaraan)

Description:

This study aimed to identify: (1) the effectiveness of IPR law enforcement has done; (2) the constraints; (3) the efforts to overcome obstacles; (4) CE Model of IPR National Team; (5) weakness of the CE model of IPR National Team; (6) efforts to overcome the weaknesses of the CE model of IPR National Team; and (7) the role of CE to strengthen IPR law enforcement.

The research used a qualitative method.

The samples of the research were gathered by using purposive sampling and snowball sampling techniques.

Its data were gathered through library research, in-depth interview, observation, and focus group discussion.

They were then analyzed by using interactive (Miles & Huberman, 1984: 23) and bottom up (Creswell, 2008: 244) models of analysis.

The results of the research show that: (1) the law enforcement for the IPR has not been effective; (2) The law enforcement for the IPR has encountered some constraints caused by the factors of law enforcement apparatus, community, and holders of the IPR; (3) The efforts to overcome the constraints of IPR law enforcement needs to be done in a systematic approach involving educational approach; (4) CE Model of IPR National Team can be seem in preemptive and preventive actions; (5) the weakness of the CE Model of IPR National Team is the absence of IPR education approach for early childhood; (6) The IPR education program for early childhood can be used to overcome the weakness, with the cooperation of private funding and the use of CSR; (7) In conclusion, CE can be used as means of IPR education through the implantation of the values of honesty, respect and appreciation of one’s rights (IPR) for early childhood.

Keywords: Improving the Law Enforcement, Intellectual Property Rights, and, Civic/Citizenship Education AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam memperkuat penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling and snowball sampling.

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka, wawancara, observasi dan focus group discussion (FGD).

Data kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif dan bottom up.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKn dapat menjadi wahana pendidikan kesadaran HKI melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam PKn dan HKI.

Kesimpulannya, PKn dapat digunakan sebagai sarana pendidikan kesadaran HKI melalui penanaman nilai-nilai kejujuran, penghormatan dan penghargaan terhadap hak orang lain sejak usia dini.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, HKI, PKn.

Back

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...

yeni susanti 165100114

Kehadiran teknologi sangat membantu dan mempermudah kegiatanmanusia. Peranan teknologi informasi yang sedemikian besar harusdimanfaatkan maksimal dalam pembangunan kekayaan intelek...

Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Tujuan dibentuknya UU Kewarganegaraan adalah melaksanakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, baik di dalam maupun di luar negeri. Karena warga...

Sumber politik pendidikan pancasila

Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga...

DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR

DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...

PEMBANGUNAN HAKI DALAM DUNIA TEGNOLOGY

Kehadiran teknologi sangat membantu dan mempermudah kegiatan manusia. Perananteknologi informasi yang sedemikian besar harus dimanfaatkan maksimal dalampembangunan kekayaan intelek...

KEADILAN SEBAGAI TUJUAN PENEGAKAN HUKUM

Pandangan masyarakat pada umumnyasepakat bahwa penegakan hukum hingga saat inibelum memuaskan, penegakan hukum masih jauhdari rasa keadilan, ada pula yang berpendapatbahwa penegaka...

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA (DI TINNJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)

Hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Hal ini membuktikan b...

Email:
Password:

Email:

PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kritis terhadap Peran Pendidikan Kewarganegaraan)

Related Results