Javascript must be enabled to continue!
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENYUSUN SPT ELEKTRONIK MASA PPh Ps 21 BERDASARKAN UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
View through CrossRef
Mitra dalam pengabdian yang akan dilakukan yaitu sebuah perusahaan distributor elektronik dan karyawan (orang pribadi) yang berada di kota Semarang. Perusahaan, biasanya mengandalkan penyusunan laporan SPT Masa PPh Ps 21 dengan menggunakan program aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) e-SPT (SPT elektronik dalam bentuk .csv dan pdf). Program pengisian SPT Masa PPh Ps 21 sangat berpengaruh terhadap suatu perubahan dalam UU Perpajakan. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah disahkan oleh pemerintah, salah satunya tarif dan rentang penghasilan orang pribadi mengalami hal yang berbeda dengan sebelumnya. Perubahan menurut UU HPP yang berlaku mulai 1 Januari 2022. Dengan adanya perubahan ini, tentu saja penghitungan pajak penghasilan orang pribadi yang dibayarkan mengalami perubahan (pajak penghasilan jadi lebih tinggi atau lebih rendah). Program ini akan memberikan pelatihan dan ketrampilan dalam penyusunan laporan SPT Masa PPh Ps 21 dengan aplikasi komputer untuk perhitungan berdasarkan tarif dan rentang penghasilan di UU HPP agar dapat lebih akurat dan cepat. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan para staf perpajakan perusahaan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dalam penyusunan laporan SPT Masa PPh Ps 21 dan dapat meningkatkan kompetensi karyawan (orang pribadi) yang ada di perusahaan dalam membuat SPT Tahunan Orang Pribadi yang akuntabel
Title: PENINGKATAN KEMAMPUAN MENYUSUN SPT ELEKTRONIK MASA PPh Ps 21 BERDASARKAN UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
Description:
Mitra dalam pengabdian yang akan dilakukan yaitu sebuah perusahaan distributor elektronik dan karyawan (orang pribadi) yang berada di kota Semarang.
Perusahaan, biasanya mengandalkan penyusunan laporan SPT Masa PPh Ps 21 dengan menggunakan program aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) e-SPT (SPT elektronik dalam bentuk .
csv dan pdf).
Program pengisian SPT Masa PPh Ps 21 sangat berpengaruh terhadap suatu perubahan dalam UU Perpajakan.
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah disahkan oleh pemerintah, salah satunya tarif dan rentang penghasilan orang pribadi mengalami hal yang berbeda dengan sebelumnya.
Perubahan menurut UU HPP yang berlaku mulai 1 Januari 2022.
Dengan adanya perubahan ini, tentu saja penghitungan pajak penghasilan orang pribadi yang dibayarkan mengalami perubahan (pajak penghasilan jadi lebih tinggi atau lebih rendah).
Program ini akan memberikan pelatihan dan ketrampilan dalam penyusunan laporan SPT Masa PPh Ps 21 dengan aplikasi komputer untuk perhitungan berdasarkan tarif dan rentang penghasilan di UU HPP agar dapat lebih akurat dan cepat.
Dengan adanya pelatihan ini diharapkan para staf perpajakan perusahaan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dalam penyusunan laporan SPT Masa PPh Ps 21 dan dapat meningkatkan kompetensi karyawan (orang pribadi) yang ada di perusahaan dalam membuat SPT Tahunan Orang Pribadi yang akuntabel.
Related Results
Abstract P407: Increased Secretion Of Glucose Dependent Insulinotropic Polypeptide Is Associated With Postprandial Hypotension In Patients With Parkinson Disease
Abstract P407: Increased Secretion Of Glucose Dependent Insulinotropic Polypeptide Is Associated With Postprandial Hypotension In Patients With Parkinson Disease
Postprandial hypotension (PPH) is highly prevalent in Parkinson Disease (PD) and is defined as a sudden and substantial decrease (>20 mm Hg or >10 mm hg) in blood pressure wi...
IMPLEMENTASI CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS) UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
IMPLEMENTASI CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS) UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
All taxpayers in Indonesia, starting January 1, 2025 must carry out their tax obligations using the Coretax Administration System (CTAS). The new tax system implemented in Indonesi...
Analisis Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Di Kpp Pratama Teluk Betung
Analisis Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Di Kpp Pratama Teluk Betung
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap persepsi pajak mengenai ...
Clinical Outcomes of Aberration-Free All Surface Laser Ablation (ASLA) vs. Aberration-Free ASLA Assisted by Smart Pulse Technology in High Myopia: A One-Year Follow-Up Study
Clinical Outcomes of Aberration-Free All Surface Laser Ablation (ASLA) vs. Aberration-Free ASLA Assisted by Smart Pulse Technology in High Myopia: A One-Year Follow-Up Study
Purpose. To compare the clinical outcomes of aberration-free all surface laser ablation (ASLA) with and without the use of smart pulse technology (SPT) in high myopia. Methods. Thi...
ANALISIS PELAPORAN SPT TAHUNAN BADAN PADA CV JS MELALUI E-FORM 1771
ANALISIS PELAPORAN SPT TAHUNAN BADAN PADA CV JS MELALUI E-FORM 1771
In an effort to enhance taxpayer compliance, the Directorate General of Taxes (DJP) has implemented a new innovation in the tax administration system, namely e-form. This study aim...
Kepuasan Praktisi Perpajakan melalui Literasi serta Kualitas Sistem dengan Mediasi Implementasi Coretax
Kepuasan Praktisi Perpajakan melalui Literasi serta Kualitas Sistem dengan Mediasi Implementasi Coretax
Akselerasi transformasi digital melalui sistem administrasi perpajakan yang baru menuntut kesiapan adaptasi dan infrastruktur teknologi yang mumpuni agar tidak mengganggu aktivitas...
Proses Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Di Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah
Proses Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Di Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah
Beberapa kegiatan yang dilakukan Perum BULOG salah satunya yaitu bagaimana sistem Perpajakan pada Perum BULOG Kantor Wilayah Sulawesi Tengah. Terdapat 2 masalah yang harus dihadapi...
Policy Paper Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Policy Paper Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya baik dilingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diperlukan adanya pejabat fungsional Pera...

