Javascript must be enabled to continue!
Kontroversi Pendidikan Kewarganegaraan di Negara Liberal
View through CrossRef
Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang cerdas, perilaku yang baik, serta keterampilan kewarganegaraan. Pada praktiknya, pendidikan kewarganegaraan di negara liberal menimbulkan kontroversi baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah. Tujuan penulisan yaitu untuk mengkaji pendidikan kewarganegaraan di negara liberal. Teknik pengumpulan data bersumber dari artikel jurnal yang ditulis oleh William A. Galston tentang pendidikan kewarganegaraan di negara liberal dan artikel lain untuk memperkuat hasil kajian. Kajian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di negara liberal memperoleh tanggapan yang negatif dari masyarakat. Mereka berasumsi dengan adanya pendidikan kewarganegaraan justru dapat mengancam hak-hak asasi individu, melanggar hati nurani dan konsepsi cara hidup yang berbeda antara individu ataupun masyarakat. Penulis sepakat dengan gagasan William A. Galston, untuk menyarankan perlu adanya pendidikan kewarganegaraan diterapkan di negara liberal untuk membangun pengetahuan kewarganegaraan, menanamkan nilai-nilai kebajikan, berpartisipasi aktif dalam ranah publik, tanpa mengurangi hak kebebasan individu
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Gabungan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam
Title: Kontroversi Pendidikan Kewarganegaraan di Negara Liberal
Description:
Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang cerdas, perilaku yang baik, serta keterampilan kewarganegaraan.
Pada praktiknya, pendidikan kewarganegaraan di negara liberal menimbulkan kontroversi baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah.
Tujuan penulisan yaitu untuk mengkaji pendidikan kewarganegaraan di negara liberal.
Teknik pengumpulan data bersumber dari artikel jurnal yang ditulis oleh William A.
Galston tentang pendidikan kewarganegaraan di negara liberal dan artikel lain untuk memperkuat hasil kajian.
Kajian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di negara liberal memperoleh tanggapan yang negatif dari masyarakat.
Mereka berasumsi dengan adanya pendidikan kewarganegaraan justru dapat mengancam hak-hak asasi individu, melanggar hati nurani dan konsepsi cara hidup yang berbeda antara individu ataupun masyarakat.
Penulis sepakat dengan gagasan William A.
Galston, untuk menyarankan perlu adanya pendidikan kewarganegaraan diterapkan di negara liberal untuk membangun pengetahuan kewarganegaraan, menanamkan nilai-nilai kebajikan, berpartisipasi aktif dalam ranah publik, tanpa mengurangi hak kebebasan individu.
Related Results
Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Tujuan dibentuknya UU Kewarganegaraan adalah melaksanakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, baik di dalam maupun di luar negeri. Karena warga...
Sumber politik pendidikan pancasila
Sumber politik pendidikan pancasila
Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
TUGAS JURNAL NURWAHIDIN
TUGAS JURNAL NURWAHIDIN
Negara wajib untuk memenuhi serta melindungi hak warga negaranya, termasuk hak atas status kewarganegaraan. Status tersebut akan mempermudah warga negara dalam menjalani kehidupann...
resume htn putri rahayu
resume htn putri rahayu
Negara merupakan suatu organisasi besar dan kompleks, terdiri dari unsur-unsur yang membentuknya yaitu adanya unsur wilayah negara , unsur warga negara dan penduduk dan unsur pemer...
Tipe Negara Yunani Purba
Tipe Negara Yunani Purba
Tipe Negara Yunani Purba=>Tipe negara ialah suatu penggolongan negara yang tidak mempunyai batas-batas yang tegas. Ini berbeda dengan klasifikasi negara atas bentuk-bentuk t...


