POLITIK DINASTI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

Dalam tataran implementasinya, politik dinasti menjadi sebuah tantangan terbesar dalam membangun demokrasi yang bernilai di dalam sebuah tatanan pemerintahan. Salah satu ciri politik dinasti yaitu tampak dari terjadinya sebuah kekuasaan yang dipegang oleh kelompok keluarga dan kekerabatan. Fenomena politik dinasti yang sangat kental dengan unsur kekerabatan ini berimplikasi pada dinamika partai politik di Indonesia. Fenomena tersebut dapat menjadi bahan pemikiran bersama terutama para elite dan pemangku kepentingan dengan cara  mengedepankan solusi alternatif yang merujuk pada aturan.  Selain itu harus dijawab pula dengan adanya komitmen yang dibangun oleh seluruh elemen politik. Dalam perspektif demokrasi, pemilihan umum dan pilkada merupakan salah satu jawaban yang akan mampu melahirkan keinginan masyarakat mendapatkan calon pemimpin yang berkualitas, yang mengedepankan aspek kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang terhindar dari praktik nepotisme. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk memecahkan permasalahan tentang politik dinasti dalam perspektif demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan masih tetap maraknya  keberlangsungan politik dinasti suatu bertanda bahwa pendidikan politik di tanah air tidak berjalan dengan baik. Idealnya, setiap individu di dalam negara yang menggunakan sistem demokrasi hendaknya memiliki kesempatan yang sama dan berkeadilan untuk menjadi pemimpin sehingga pada dasarnya kita tidak sepakat dengan politik dinasti walaupun di sisi lain ada yang disebut dengan hak konstitusional. Dalam konteks ini, perlu adanya aturan yang tegas untuk mengatur pembatasan kekuasaan dan masa jabatan.