Javascript must be enabled to continue!
Analisis Pengaturan Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Kediri
View through CrossRef
Praktik Politik Dinasti yang sudah berjalan hampir 20 tahun, bisa dibilang Dinasti di Kabupaten Kediri merupakan pertama dan terlama eksistensinya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Dinasti Politik di Kabupaten Kediri bekerja dan mempertahankan kekuasaan? dan bagaimana Dinasti Politik di Kabupaten Kediri bisa berkembang?. Penelitian ini menjelaskan awal mula atau sejarah sebuah dinasti ini terjadi berawal dari urusan bisnis lalu lanjut ke arah politik, dalam perkembangan dinasti ini hanya orang-orang terdekatlah yang menurut keluarga Sutrisno mampu dan bisa menjalankan atau meneruskan program-program yang sudah dibuat dan belum terlaksana dan banyak kerabat mulai dari golongan pengusaha serta pejabat baik dari tingkat desa hingga daerah yang siap membantu dan mengabdi kepada dinasti ini dengan tujuan akan mendapatkan imbalan balik. Dinasti ini juga akan terus terjadi apabila peraturan atau undang-undang yang mengatur sebuah sistem demokrasi tidak mengalami perubahan yang secara pasti. Karena sifatnya yang inklusif dan tertutup membuat sebuah dinasti politik menjadi sangat sulit dicari sebuah kesalahannya. Sekilas tidak ada yang salah dengan politik dinasti. Terlebih jika mengacu pada dalil demokrasi bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa dinasti politik yang berkembang selama ini telah mencederai esensi demokrasi itu sendiri.
State Islamic University of Raden Fatah Palembang
Title: Analisis Pengaturan Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Kediri
Description:
Praktik Politik Dinasti yang sudah berjalan hampir 20 tahun, bisa dibilang Dinasti di Kabupaten Kediri merupakan pertama dan terlama eksistensinya.
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Dinasti Politik di Kabupaten Kediri bekerja dan mempertahankan kekuasaan? dan bagaimana Dinasti Politik di Kabupaten Kediri bisa berkembang?.
Penelitian ini menjelaskan awal mula atau sejarah sebuah dinasti ini terjadi berawal dari urusan bisnis lalu lanjut ke arah politik, dalam perkembangan dinasti ini hanya orang-orang terdekatlah yang menurut keluarga Sutrisno mampu dan bisa menjalankan atau meneruskan program-program yang sudah dibuat dan belum terlaksana dan banyak kerabat mulai dari golongan pengusaha serta pejabat baik dari tingkat desa hingga daerah yang siap membantu dan mengabdi kepada dinasti ini dengan tujuan akan mendapatkan imbalan balik.
Dinasti ini juga akan terus terjadi apabila peraturan atau undang-undang yang mengatur sebuah sistem demokrasi tidak mengalami perubahan yang secara pasti.
Karena sifatnya yang inklusif dan tertutup membuat sebuah dinasti politik menjadi sangat sulit dicari sebuah kesalahannya.
Sekilas tidak ada yang salah dengan politik dinasti.
Terlebih jika mengacu pada dalil demokrasi bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih.
Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa dinasti politik yang berkembang selama ini telah mencederai esensi demokrasi itu sendiri.
Related Results
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
DINASTI POLITIK DI INDONESIA DALAM TINJAUAN FIKIH SIYASAH KONTEMPORER
DINASTI POLITIK DI INDONESIA DALAM TINJAUAN FIKIH SIYASAH KONTEMPORER
Islam has no a complete and ready-made political system and governance, including the discussion about the political dynasty. The phenomenon of political dynasties has occurred in ...
POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH: PERSIMPANGAN ANTARA HAK ASASI DAN DEMOKRASI
POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH: PERSIMPANGAN ANTARA HAK ASASI DAN DEMOKRASI
Jika ditinjau secara hukum, praktik politik kekerabatan atau lazim juga disebut sebagai politik dinasti bahwasanya merupakan praktik politik yang konstitusional di Indonesia. Sebel...
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENCITRAAN PARTAI POLITIK DAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Di KABUPATEN BANYUWANGI
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENCITRAAN PARTAI POLITIK DAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Di KABUPATEN BANYUWANGI
Pembentukan citra partai dalam kajian ini diambil pada studi kasus penelitian Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai dan calon legislatif dalam menjelang kontestas...
Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia
Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia
Abstract
In the body of political parties in Indonesia, it cannot be denied that there are oligarchies that can affect the nomination and candidacy mechanisms so that they do not...
DISFUNGSI PERAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM DINAMIKA HUBUNGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI INDONESIA
DISFUNGSI PERAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM DINAMIKA HUBUNGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI INDONESIA
Kebijakan desentralisasi memberikan sejumlah kewenangan bagi pemerintah dan masyarakat di daerah untuk mendorong terpilihnya kepemimpinan pemerintahan yang mampu menjawab masalah s...
Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Di Desa Matang Kumbang, Kec. Makmur, Kab. Bireuen
Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Di Desa Matang Kumbang, Kec. Makmur, Kab. Bireuen
Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi desa dalam rangka menentukan kepemimpinan desa yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan mengetahui partisipasi dan perilaku p...
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Sekretaris Daerah pada tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perun...

