Javascript must be enabled to continue!
Analisis Yuridis dan Non-Yuridis Terhadap Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien di Dalam Kontrak Terapeutik
View through CrossRef
Hubungan antara dokter dengan pasien adalah relasi yang amat personal sebab bertumpu kepada kepercayaan pasien terhadap dokter. Sepanjang sejarah, hubungan dokter dan pasien berkembang dalam 3 model yakni Activity-Passivity Relation, Guidance - Cooperation dan Mutual Participation. Model hubungan Mutual Participation dianggap sebagai fase hubungan terbaik dimana dokter dan pasien berada dalam posisi sejajar dan terikat dengan hukum perikatan, yang dikenal dengan kontrak terapeutik. Di dalam hukum Indonesia, kontrak terapeutik berlandaskan kepada Kitab Hukum Undang Undang Hukum Perdata Buku Ketiga. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menelaah berbagai kepustakaan dan pandangan para ahli dengan tujuan untuk untuk menganalis hubungan hukum antara dokter dan pasien di dalam kontrak terapeutik dari perpspektif yuridis dan non-yuridis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di dalam implementasi kontrak terapeutik, relasi antara dokter dan pasien telah bergeser menjadi relasi perikatan yang sangat kaku. Keadaan ini disebabkan pemahaman terhadap hukum yang berorientasi positivistik, doktrinal dan dogmatis sehingga mengesampingkan aspek aspek moral, etik, keluhuran budi,welas asih serta aspek spiritual dan bergesernya karakteristik hubungan dokter pasien yang semula bersifat kemanusiaan menjadi bersifat bisnis dan materialistik.Abstract: The relationship between doctors and their patients is a very personal one, as it is based on the patient's trust in the doctor. Throughout history, the doctor-patient relationship has developed in three models or phases : Activity-Passivity Relation, Guidance-Cooperation, and Mutual Participation. The Mutual Participation model is considered the best phase of the relationship, where doctors and patients are on equal footing and bound by contractual obligations, known as the Therapeutic Contract. In Indonesian law, the therapeutic contract is based on the Civil Code Law, Book Three. This research is a normative legal study that examines various literature and expert opinions, aiming to critically analyze the relationship between doctors and patients within the therapeutic contract. The findings of this study conclude that in the implementation of the therapeutic contract, the relationship between doctors and patients has shifted to a very rigid contractual relationship. This situation is caused by a positivistic, doctrinal, and dogmatic understanding of the law, which overlooks moral, ethical, noble, compassionate, and spiritual aspects. Furthermore, the characteristics of the doctor-patient relationship, which were originally humanitarian, have shifted to become more business-oriented and materialistic.
Title: Analisis Yuridis dan Non-Yuridis Terhadap Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien di Dalam Kontrak Terapeutik
Description:
Hubungan antara dokter dengan pasien adalah relasi yang amat personal sebab bertumpu kepada kepercayaan pasien terhadap dokter.
Sepanjang sejarah, hubungan dokter dan pasien berkembang dalam 3 model yakni Activity-Passivity Relation, Guidance - Cooperation dan Mutual Participation.
Model hubungan Mutual Participation dianggap sebagai fase hubungan terbaik dimana dokter dan pasien berada dalam posisi sejajar dan terikat dengan hukum perikatan, yang dikenal dengan kontrak terapeutik.
Di dalam hukum Indonesia, kontrak terapeutik berlandaskan kepada Kitab Hukum Undang Undang Hukum Perdata Buku Ketiga.
Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menelaah berbagai kepustakaan dan pandangan para ahli dengan tujuan untuk untuk menganalis hubungan hukum antara dokter dan pasien di dalam kontrak terapeutik dari perpspektif yuridis dan non-yuridis.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di dalam implementasi kontrak terapeutik, relasi antara dokter dan pasien telah bergeser menjadi relasi perikatan yang sangat kaku.
Keadaan ini disebabkan pemahaman terhadap hukum yang berorientasi positivistik, doktrinal dan dogmatis sehingga mengesampingkan aspek aspek moral, etik, keluhuran budi,welas asih serta aspek spiritual dan bergesernya karakteristik hubungan dokter pasien yang semula bersifat kemanusiaan menjadi bersifat bisnis dan materialistik.
Abstract: The relationship between doctors and their patients is a very personal one, as it is based on the patient's trust in the doctor.
Throughout history, the doctor-patient relationship has developed in three models or phases : Activity-Passivity Relation, Guidance-Cooperation, and Mutual Participation.
The Mutual Participation model is considered the best phase of the relationship, where doctors and patients are on equal footing and bound by contractual obligations, known as the Therapeutic Contract.
In Indonesian law, the therapeutic contract is based on the Civil Code Law, Book Three.
This research is a normative legal study that examines various literature and expert opinions, aiming to critically analyze the relationship between doctors and patients within the therapeutic contract.
The findings of this study conclude that in the implementation of the therapeutic contract, the relationship between doctors and patients has shifted to a very rigid contractual relationship.
This situation is caused by a positivistic, doctrinal, and dogmatic understanding of the law, which overlooks moral, ethical, noble, compassionate, and spiritual aspects.
Furthermore, the characteristics of the doctor-patient relationship, which were originally humanitarian, have shifted to become more business-oriented and materialistic.
Related Results
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review Anna Tri Wahyuni1), Masfuri2), Liya Arista3)1,2,3 Fakultas Ilmu Keperawatan Univers...
Komunikasi Terapeutik Verbal Dokter kepada Pasien di Klinik Pratama UPTK UNISBA
Komunikasi Terapeutik Verbal Dokter kepada Pasien di Klinik Pratama UPTK UNISBA
Abstract. Communication carried out by doctors to patients is not just ordinary communication, but a form of therapeutic communication. therapeutic communication is an interpersona...
PERSPEKTIF FORCE MAJEURE DAN REBUS SIC STANTIBUS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
PERSPEKTIF FORCE MAJEURE DAN REBUS SIC STANTIBUS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
Peranan kontrak sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kontrak adalah: Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan...
TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KERUGIAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK
TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KERUGIAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK
ABSTRAK
Artikel ini “bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tanggung jawab seorang dokter terhadap kerugian yang dialami pasien dalam perjanjian terapetik yang berlangsung antara do...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...
Pelaksanaan Kolaborasi Komunikasi antara Dokter-Pasien di Rumah Sakit Kota Padang
Pelaksanaan Kolaborasi Komunikasi antara Dokter-Pasien di Rumah Sakit Kota Padang
Patient care in the hospital consists of 4 pillars of health professionals who play a role, namely clinicians, pharmacists, nurses and nutritionists. To realize good service to pat...
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
<h2>Abstract</h2><p>Cepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoens...

