Javascript must be enabled to continue!
KEKELIRUAN JUDEX FACTIE DALAM MENILAI KETERANGAN SAKSI DAN AHLI SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA PERDAGANGAN ORANG
View through CrossRef
<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan permohonan kasasi penuntut umum atas dasar Judex Factie salah menerapkan hukum berupa pengabaian keterangan Saksi dan Ahli. Alasan permohonan kasasi oleh penuntut umum tersebut kemudian dikaji menurut ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf A KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara perdagangan orang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf A KUHAP dimana penuntut umum mengemukakan alasan bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, bahwa benar bahwa majelis hakim telah salah dalam memutuskan suatu perkara, dimana majelis hakim telah salah dalam menilai serta mengabaikan keterangan saksi dan ahli dalam perkara tersebut.</em></p><p><strong><em>Kata kunci : kasasi, putusan bebas, perkara perdagangan orang</em></strong></p><p><strong><em> </em></strong></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>This research aims to determine the reasons for the appeal of the public prosecutor based on Judex Factie wrong in applying the law in the form of ignoring the statements of Witnesses and Experts. The reason for the appeal by the public prosecutor is then reviewed according to the provisions of Article 253 paragraph (1) letter A of the Criminal Procedure Code. This research is a doctrinal or normative legal research, prescriptive and applied in nature. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, the collection of legal materials through literature study, using a case approach and legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. The results of this study indicate that the reason for the appeal of the public prosecutor against the decision on the case of human trafficking is under the provisions of Article 253 paragraph (1) letter A of the Criminal Procedure Code where the public prosecutor states the reasons that legal regulation is not applied or applied improperly, that it is true that the panel of judges has wrongly decided a case, where the panel of judges has wrongly assessed and ignored the statements of witnesses and experts in the case.</em></p><p><strong><em>Keywords: cassation, acquitted , human trafficking</em></strong><strong><em></em></strong></p>
Title: KEKELIRUAN JUDEX FACTIE DALAM MENILAI KETERANGAN SAKSI DAN AHLI SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA PERDAGANGAN ORANG
Description:
<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan permohonan kasasi penuntut umum atas dasar Judex Factie salah menerapkan hukum berupa pengabaian keterangan Saksi dan Ahli.
Alasan permohonan kasasi oleh penuntut umum tersebut kemudian dikaji menurut ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf A KUHAP.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, bersifat preskriptif dan terapan.
Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara perdagangan orang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf A KUHAP dimana penuntut umum mengemukakan alasan bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, bahwa benar bahwa majelis hakim telah salah dalam memutuskan suatu perkara, dimana majelis hakim telah salah dalam menilai serta mengabaikan keterangan saksi dan ahli dalam perkara tersebut.
</em></p><p><strong><em>Kata kunci : kasasi, putusan bebas, perkara perdagangan orang</em></strong></p><p><strong><em> </em></strong></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>This research aims to determine the reasons for the appeal of the public prosecutor based on Judex Factie wrong in applying the law in the form of ignoring the statements of Witnesses and Experts.
The reason for the appeal by the public prosecutor is then reviewed according to the provisions of Article 253 paragraph (1) letter A of the Criminal Procedure Code.
This research is a doctrinal or normative legal research, prescriptive and applied in nature.
Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, the collection of legal materials through literature study, using a case approach and legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns.
The results of this study indicate that the reason for the appeal of the public prosecutor against the decision on the case of human trafficking is under the provisions of Article 253 paragraph (1) letter A of the Criminal Procedure Code where the public prosecutor states the reasons that legal regulation is not applied or applied improperly, that it is true that the panel of judges has wrongly decided a case, where the panel of judges has wrongly assessed and ignored the statements of witnesses and experts in the case.
</em></p><p><strong><em>Keywords: cassation, acquitted , human trafficking</em></strong><strong><em></em></strong></p>.
Related Results
KAJIAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS MENJATUHKAN PIDANA MELEBIHI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM ATAS DASAR DISSENTING OPINION DALAM PERKARA KORUPSI
KAJIAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS MENJATUHKAN PIDANA MELEBIHI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM ATAS DASAR DISSENTING OPINION DALAM PERKARA KORUPSI
<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Jude...
KAJIAN ATAS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DENGAN MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTIE YANG MEMBEBASKAN TERDAKWA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/PID/2016)
KAJIAN ATAS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DENGAN MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTIE YANG MEMBEBASKAN TERDAKWA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/PID/2016)
<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong><strong></strong></p><p><em> </em></p><p><em>...
TELAAH NILAI PEMBUKTIAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN ATAS PERLUASAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU
TELAAH NILAI PEMBUKTIAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN ATAS PERLUASAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU
<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kesesuaian pembuktia...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
Frase ‘Antara Lain’ Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase
Frase ‘Antara Lain’ Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase
Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup.Oleh sebab itulah Aristoteles menyebut manusia dengan “zoon politicon.” Memang menjadi se...
PENGESAMPINGAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PENGESAMPINGAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengesampingan perkara demi kepentingan umum pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016. Mengesampingkan perkara demi kepent...
Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara-Perkara pada Wilayah Open Legal Policy
Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara-Perkara pada Wilayah Open Legal Policy
In the past seven years, the striking characteristic of cases filed before the Constitutional Court (MK) has developed into cases at the open legal policy level. In open legal case...
Kedudukan Hukum Saksi Instrumentair Terkait Keautentikan Akta Notaris
Kedudukan Hukum Saksi Instrumentair Terkait Keautentikan Akta Notaris
The legal status of a Notary employee in his capacity is a witness of the Instrumentair to support the validity of an authentic deed which is inseparable and has legal consequences...

