Kepemimpinan Perempuan di Jawa Timur dalam Perspektif Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 Masehi)

Problematika gender merupakan bagian isu dan tema sentral yang tidak luput dari pembahasan di masyarakat. Perempuan yang berada pada posisi dipimpin, semenjak kebijakan era reformasi yang memberi ruang pada perempuan memunculkan kepempimpinan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi mencoba untuk menganalisa Kepemimpinan perempuan di Jawa Timur dalam perspektif Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (NU) (1926-1999 Masehi). Kesetaraan gender dalam fenomena kepempimpian perempuan di Jawa Timur diketahui dari perbandingan jumlah kepala daerah perempuan dan laki-laki di Jawa Timur dengan presentase laki-laki 77,6% dan perempuan22,3%. Perempuan yang diusung menjadi kepala daerah dalam hal ini bukan semata sebagai pendamping atau objek untuk menarik minat masyarakat memilih akan tetapi memiliki kesamaan dengan pemimpin laki-laki dengan kompetensi dalam memimpin dan latar belakang pendidikan serta pengalaman berorganisasi yang mumpuni. Akan tetapi tetap saja ditemukan indikasi ketidaksetaraan gender dalam kepemimpinan perempuan di Jawa Timur, dari 17 pempimpin perempuan dirinci hanya 7 orang yang menduduki kursi sebagai bupati/walikota sedangkan jumlah perempuan yang menduduki kursi sebagai wakil bupati/walikota berjumlah 10 orang. Kedudukan perempuan yang mana dalam kepemimpinan hanya sebagai wakil bupati/walikota mengindikasikan ketidaksetaraan gender.  Indikasi ketidaksetaraan gender diketahui dari perempuan sebagai obyek dari system politik yang dibangun secara sepihak oleh kaum laki-laki. Akan tetapi di era reformasi saat ini dapat terlihat keberhasilan kepemimpinan perempuan, terutama pengkaderan perempuan di kalangan NU.