KAJIAN KEBIJAKAN HILIRISASI INDUSTRI PADA PERIZINAN KAWASAN BERIKAT

Sejalan dengan kebijakan hilirisasi industri, DJBC yang memiliki fungsi industrial assistance dan trade facilitator mendukung kebijakan tersebut melalui pemberian fasilitas Kawasan Berikat. Izin Kawasan Berikat salah satunya diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan pengolahan barang untuk mendukung hilirisasi, sehingga fasilitas hanya dapat diberikan kepada kelompok industri antara dan industri hilir. Akan teteapi, regulasi yang mengatur mengenai Kawasan Berikat tidak memberikan definisi dan paramater yang objektif dan terukur atas suatu produk hilirisasi agar perusahaan dapat memperoleh fasilitas Kawasan Berikat. Hal tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan terkait pemberian perizinan yang dapat berakibat pada hilangnya potensi ekspor industri pengolahan dalam negeri. Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk merumuskan definisi dan parameter dari hilirisasi industri yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan pemberian fasilitas Kawasan Berikat yang terstandar dan seragam. Metodologi penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis konten dan studi literatur. Hasil kajian ini merekomendasikan agar dapat dilakukan penyesuaian regulasi terkait pemberian fasilitas Kawasan Berikat, khususnya mengenai parameter hilirisasi industri yang menjadi salah satu syarat agar perusahaan yang berorientasi ekspor dapat memperoleh izin Kawasan Berikat.