Javascript must be enabled to continue!
Pendampingan Pembuatan NIB dan QRIS Untuk Kelegalitasan UMKM Desa Jatiwarno
View through CrossRef
Setiap badan usaha di Indonesia diberi identitas tunggal yang dikenal sebagai Nomor Induk Berusaha, atau NIB. Selain itu, Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) telah menetapkan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard), standar kode QR nasional di Indonesia. QRIS berperan memfasilitasi pembayaran digital, memberi keuntungan bagi pelaku usaha dan konsumen. Program kerja KKN MAs kelompok 81 ini bertujuan untuk memberikan pendampingan, pelatihan, serta fasilitas kepada masyarakat mengenai digitalisasi pemasaran dan cara mempermudah transaksi jual beli barang dengan instan. Kegiatan ini menggunakan metode door to door dalam memberikan pendampingan pembuatan NIB dan QRIS. Hasil kegiatan berupa kemajuan UMKM di era digitalisasi dengan memiliki NIB sebagai legalitas UMKM serta QRIS untuk mempermudah transaksi pembayaran non tunai (cashless). Perlu adanya sosialisasi lebih luas dari pemangku kebijakan agar lebih memperhatikan serta memastikan kemudahan penggunaan dan pembuatan NIB QRIS oleh pelaku UMKM.
Title: Pendampingan Pembuatan NIB dan QRIS Untuk Kelegalitasan UMKM Desa Jatiwarno
Description:
Setiap badan usaha di Indonesia diberi identitas tunggal yang dikenal sebagai Nomor Induk Berusaha, atau NIB.
Selain itu, Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) telah menetapkan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard), standar kode QR nasional di Indonesia.
QRIS berperan memfasilitasi pembayaran digital, memberi keuntungan bagi pelaku usaha dan konsumen.
Program kerja KKN MAs kelompok 81 ini bertujuan untuk memberikan pendampingan, pelatihan, serta fasilitas kepada masyarakat mengenai digitalisasi pemasaran dan cara mempermudah transaksi jual beli barang dengan instan.
Kegiatan ini menggunakan metode door to door dalam memberikan pendampingan pembuatan NIB dan QRIS.
Hasil kegiatan berupa kemajuan UMKM di era digitalisasi dengan memiliki NIB sebagai legalitas UMKM serta QRIS untuk mempermudah transaksi pembayaran non tunai (cashless).
Perlu adanya sosialisasi lebih luas dari pemangku kebijakan agar lebih memperhatikan serta memastikan kemudahan penggunaan dan pembuatan NIB QRIS oleh pelaku UMKM.
Related Results
Meningkatkan Daya Saing UMKM melalui Pendampingan Pembuatan NIB dan Sertifikat Halal di Desa Gadingan
Meningkatkan Daya Saing UMKM melalui Pendampingan Pembuatan NIB dan Sertifikat Halal di Desa Gadingan
Desa Gadingan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Desa Gadingan memiliki potensi dalam bidang UMKM, namun harus menghadapi sejumlah masalah pe...
Harmonisasi dan Akselerasi Desa Siaga (HADesi) pada Pengembangan Desa Mitra
Harmonisasi dan Akselerasi Desa Siaga (HADesi) pada Pengembangan Desa Mitra
Kegiatan desa siaga digulirkan pada tahun 2006. Pada tahun 2012 capaian jumlah desa siaga aktif sebanyak 52.804 dari 81.253 desa di seluruh Indonesia atau sekitar (64,9%) dari targ...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015 Alok...
Seminar Pembuatan Legalitas Usaha Bagi Pelaku UMKM untuk Mengakses Pendanaan KUR di Bank
Seminar Pembuatan Legalitas Usaha Bagi Pelaku UMKM untuk Mengakses Pendanaan KUR di Bank
Berdasarkan survei yang dilakukan di lapangan, hampir semua pelaku UMKM di Desa Lere belum mengetahui dan memahami pentingnya legalitas usaha dalam hal ini pembuatan Nomor Induk Be...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraanPemerintahan...
Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
ABSTRAK Legalitas usaha merupakan suatu hal yang sangat penting, dengan adanya legalitas usaha, suatu kegiatan usaha dapat terlindungi, dinyatakan legal, serta dapat diakui oleh ma...
Penguatan Ekosistem Wirausaha Masyarakat Melalui Kolaborasi, Seminar Wirausaha dan Pembuatan NIB Di Desa Rada Kabupaten Bima
Penguatan Ekosistem Wirausaha Masyarakat Melalui Kolaborasi, Seminar Wirausaha dan Pembuatan NIB Di Desa Rada Kabupaten Bima
Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem wirausaha masyarakat di Desa Rada, Kabupaten Bima, melalui kolaborasi, seminar wirausaha, dan pendampingan pembuatan No...


