Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

U The Urgensi URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

View through CrossRef
Perkembangan teknologi informasi yang pesat berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat. Meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia menjadi urgensi bagi keberadaan aturan perlindungan data pribadi di dunia digital. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi yang dilindungi dalam pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain dalam pesatnya teknologi digital serta sudut pandang manusia dalam mengaplikasikan perkembangan teknologi digital ini menimbulkan banyak permasalahan yang sering muncul terkait dengan perlindungan data pribadi. Permasalahan ini muncul karena banyaknya celah pada situs-situs perusahaan ataupun instansi pemerintah yang memudahkan seorang peretas atau hacker untuk membobol data pribadi masyarakat. Regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam lembaga swasta maupun pemerintah telah diatur dalam Undang-Undang Inonesia. Namun implementasinya masih jauh dari kata sempurna untuk memberikan perlindungan data pribadi. Maka dari itu, penelitian ini menganalisis tentang Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Tuntutan di era teknologi meningkatkan kejahatan terkait kebocoran data pribadi yang digunakan untuk kepentingan komersil individu atau kelompok tertentu. Hal ini perlu diperhatikan karena sangat merugikan dan melanggar privasi masyarakat. Penggunaan data pribadi harus diimbangi dengan perlindungan data pribadi yang kuat. Dalam praktiknya, ketiadaan Undang-Undang perlindungan data pribadi di Indonesia menyebabkan banyaknya kasus pembobolan data.  
Title: U The Urgensi URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Description:
Perkembangan teknologi informasi yang pesat berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat.
Meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia menjadi urgensi bagi keberadaan aturan perlindungan data pribadi di dunia digital.
Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi yang dilindungi dalam pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Di sisi lain dalam pesatnya teknologi digital serta sudut pandang manusia dalam mengaplikasikan perkembangan teknologi digital ini menimbulkan banyak permasalahan yang sering muncul terkait dengan perlindungan data pribadi.
Permasalahan ini muncul karena banyaknya celah pada situs-situs perusahaan ataupun instansi pemerintah yang memudahkan seorang peretas atau hacker untuk membobol data pribadi masyarakat.
Regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam lembaga swasta maupun pemerintah telah diatur dalam Undang-Undang Inonesia.
Namun implementasinya masih jauh dari kata sempurna untuk memberikan perlindungan data pribadi.
Maka dari itu, penelitian ini menganalisis tentang Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach).
Tuntutan di era teknologi meningkatkan kejahatan terkait kebocoran data pribadi yang digunakan untuk kepentingan komersil individu atau kelompok tertentu.
Hal ini perlu diperhatikan karena sangat merugikan dan melanggar privasi masyarakat.
Penggunaan data pribadi harus diimbangi dengan perlindungan data pribadi yang kuat.
Dalam praktiknya, ketiadaan Undang-Undang perlindungan data pribadi di Indonesia menyebabkan banyaknya kasus pembobolan data.
 .

Related Results

Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM)
Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM)
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana negara hukum  dan bagaimana kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) Hak Asasi Manusia  adalah hak dasar yang lahir dari manu...
Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar
Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar
Perceraian di Kecamatan Cikembar kerapkali menimbulkan ekses-ekses masalah pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Banyak hambatan utama yang menjadi penyebab terbengkal...
ETIKA POLITIK DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA
ETIKA POLITIK DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui etika politik dalam hak asasi manusia,dimana etika memberikan penilaian baik dan buruk yang ditentukan oleh moral sehingga moral adalah penen...
ARTIKEL ETIKA POLITIK DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA
ARTIKEL ETIKA POLITIK DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA
Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui etika politik dalam hak asasi manusia,dimana etika memberikan penilaian baik dan buruk yang ditentukan oleh moral sehingga moral...
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Perlindungan anak terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, karena anak adalah kelompok strategis berkelanjutan...
UAS ILMU POLITIK DAN PENDIDIKAN IPS ANANDA FIRDA AFIFAH
UAS ILMU POLITIK DAN PENDIDIKAN IPS ANANDA FIRDA AFIFAH
1.menurut saya kekuasaan adalah wewenang yang paling utama dalam yang harus dikuasaioleh manusia yang dimiliki oleh semua orang karena kekuasaan dapat mengubah kebijakankebijakan y...
Hak Asuh Anak Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Hak Asuh Anak Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Masalah hak asuh anak di luar nikah merupakan isu hukum yang rumit di Indonesia, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang...

Back to Top