Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pengangkutan Barang dengan Layanan Maxim Delivery

Penyelenggaraan pengangkutan barang menggunakan sepeda motor pada era modern saat ini banyak digantikan oleh jasa pengiriman barang secara online seperti layanan Maxim Delivery pada aplikasi Maxim, dalam pelaksanaan pengangkutan, apakah pengangkutan barang dengan penggunaan sepeda motor dalam kegiatan tersebut sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), serta pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil dari Penelitian ini adalah pelaksanaan layanan Maxim Delivery termasuk dalam kegiatan pengangkutan barang. Namun, dalam kegiatan pengangkutan barang tersebut juga disertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan, sehingga sarana atau alat transportasi yang seharusnya digunakan adalah kendaraan bermotor umum. Oleh sebab itu, karena sepeda motor tidak termasuk dalam kelompok kendaraan bermotor umum sebagaimana yang diatur pada Pasal 47 Ayat (3) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka pelaksanaan layanan Maxim Delivery termasuk dalam kegiatan pengangkutan barang umum yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.