ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN MAMUJU PASCA GEMPA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganlisis pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah Pasca Gempa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penataan Ruang Pasca Gempa di Kabupaten Mamuju dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mamuju. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penataan ruang pasca gempa bumi di Kabupaten Mamuju berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039 belum dapat ditinjau pakah telah terlaksana dengan baik atau belum karena berdasarkan Pasal 84 Ayat 1 dan 2 upaya pemerintah Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan penataan ruang pasca gempa dapat ditinjau hasilnya hanya 1 kali dalam 5 tahun yakni ditahun 2026 sehingga hasil penerapan dan pelaksanaannya belum dapat dinilai saat ini. Berbagai hambatan juga dialami dalam pelaksanaan penataan ruang pasca gempa, antara lain disebabkan karena terbatasnya anggaran dana yang bersumber dari APBN maupun APBD dan disamping itu juga kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli pada bidang ilmu kebumian menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan pentaan ruang pasca gempa di Kabupaten Mamuju This study aims to identify and analyze the implementation of Post-Earthquake Regional Spatial Planning Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning Post-Earthquake Spatial Planning in Mamuju Regency and the obstacles in its implementation. This study uses a sociological juridical method. The location of the research was carried out at the Office of Public Works and Spatial Planning (DPUPR) of Mamuju Regency. The results of the study show that the post-earthquake spatial planning implementation in Mamuju Regency is based on Mamuju Regency Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning the Mamuju Regency Spatial Plan for 2019-2039. It cannot be reviewed whether it has been carried out properly or not because it is based on Article 84 paragraph 1. and 2 the efforts of the Mamuju Regency government in implementing post-earthquake spatial planning can be reviewed for results only once in 5 years, namely in 2026 so that the results of implementation and implementation cannot be assessed at this time. Various obstacles were also experienced in the implementation of post-earthquake spatial planning, among others due to the limited budgetary funds sourced from the APBN and APBD and besides that, the lack of Human Resources (HR) who are experts in the field of earth sciences is one of the obstacles in the implementation of post-earthquake spatial planning. earthquake in Mamuju Regency