Javascript must be enabled to continue!
Faktor Hambatan dan Upaya Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Aset Desa Pone Kecamatan Limboto Barat
View through CrossRef
This research aims to determine the role of the village government in managing the assets of Pone Village, West Limboto District and to determine the factors that hinder the village government in managing the assets of Pone Village, West Limboto District. The type of research used by prospective researchers is Empirical Legal research with a qualitative approach. Empirical legal studies themselves are studies that view law as reality, including social realities, cultural realities, and empirical studies of the world of das sin (what is the reality). The results of the research show that the role of the Pone Village government in managing village assets is not optimal because in the series of planning and utilization processes , maintenance, administration and reporting carried out by the Pone village government are not yet based on applicable regulatory provisions. There are several inhibiting factors in managing village assets such as village-owned assets that do not have legal certainty in the form of proof of ownership in the name of the village government, weak human resources in managing owned assets villages, and budget financial constraints in supporting the management of village assets.
Politeknik Pratama Purwokerto
Title: Faktor Hambatan dan Upaya Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Aset Desa Pone Kecamatan Limboto Barat
Description:
This research aims to determine the role of the village government in managing the assets of Pone Village, West Limboto District and to determine the factors that hinder the village government in managing the assets of Pone Village, West Limboto District.
The type of research used by prospective researchers is Empirical Legal research with a qualitative approach.
Empirical legal studies themselves are studies that view law as reality, including social realities, cultural realities, and empirical studies of the world of das sin (what is the reality).
The results of the research show that the role of the Pone Village government in managing village assets is not optimal because in the series of planning and utilization processes , maintenance, administration and reporting carried out by the Pone village government are not yet based on applicable regulatory provisions.
There are several inhibiting factors in managing village assets such as village-owned assets that do not have legal certainty in the form of proof of ownership in the name of the village government, weak human resources in managing owned assets villages, and budget financial constraints in supporting the management of village assets.
Related Results
Perspektif Ekologi Politik Kebijakan Pengelolaan Danau Limboto
Perspektif Ekologi Politik Kebijakan Pengelolaan Danau Limboto
The Limboto Lake is the largest lake in Gorontalo Province. These natural resources have biodiversity of fishery which become economic source of coastal lake community. Besides, t...
Analisis Pengelolaan Aset Idle di Pemerintah Daerah
Analisis Pengelolaan Aset Idle di Pemerintah Daerah
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk aset idle milik pemerintah daerah lombok tengah serta tindak lanjut terkait hal tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah pe...
PKM PENERAPAN SISTEM INFORMASI INVENTARISASI ASET PADA SMK MIGAS INOVASI RIAU
PKM PENERAPAN SISTEM INFORMASI INVENTARISASI ASET PADA SMK MIGAS INOVASI RIAU
Manajemen aset dan inventarisasi aset adalah sebuah proses teknis dan penting dalam sebuah perusahaan atau institusi. Sistem ini yang berperan sebagai penyumbang sasaran organisasi...
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015 Alok...
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Passi dan Desa Muntoi Timur Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Passi dan Desa Muntoi Timur Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow
Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan keuangan desa, kendala yangmenghambat serta upaya untuk mengatasi kendala atas pengelolaan keuangan desa pada Desa Passi ...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...
Pengembangan Potensi Pariwisata Oleh Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Di Desa Umbu Pabal Selatan Dan Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah
Pengembangan Potensi Pariwisata Oleh Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Di Desa Umbu Pabal Selatan Dan Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah
Penyelenggaraan pemerintah negara berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka melaksanakan tujuan negara yakni mewujudkan kesejahteraan bagi s...


