Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

OTONOMI DAERAH DAN REFORMASI BIROKRASI

View through CrossRef
<h1 align="center">ABSTRAK</h1><p><strong> </strong>Otonomi Daerah membawa Pemerintah daerah pada tingkatan yang berbeda. Dengan mengacu UU No 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah harus mlakukan perubahan terutama pada penyelenggaraan Pemerintaah Daerah. Birokrasi pemerintah berfungsi sebagai pelayanan dimana Faktor Kualitas SDM Sangat mempengaruhi. Karena keberhasilan otonomi daerah salah satunya dengan meningkatnya kemampuan aparatur birkrasi dalam menjalankan fungsinya sebgai pelayan publik. Otonomi daerah menuntut aparatur birokrasi untuk terus berinovasi selain untuk meningkatkan kualitas pelayanan tetapi juga dalam meningkatkan kemampuan daerahnya untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan menarik daya saing yang pada akhirnya peningkatan pendapatan daerah. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya dam penguatan kualitas SDM aparatur birokrat. Reformasi tidak hanya menyederhanakan struktur organissasi tapi juga mengubah pola pikir aparat birokrasi untuk lebih kreatif dan inovatif.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Kata Kunci: </strong>Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi , Peningkatan Kualitas SDM</p><p> </p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>Local administration at various levels is brought together by regional autonomy. The Regional Government must make modifications in accordance with Law No. 23 of 2014, particularly in the implementation of Regional Government. The Human Resources Quality Factor has a big influence on how the government bureaucracy works. The rising competence of the bureaucratic apparatus to carry out its tasks as public servants is one of the reasons for regional autonomy's success. Regional autonomy necessitates the bureaucratic apparatus to continue to innovate, not only in terms of enhancing service quality, but also in terms of strengthening the region's ability to compete with other regions and attract competitiveness, resulting in increased regional income. One of the measures to improve the quality of human resources in the bureaucratic apparatus is bureaucratic reform. Reform not only streamlines organizational structures, but it also shifts the mindset of the bureaucracy to be more creative and innovative.</em></p><p><em> </em></p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>Regional Autonomy, Bureaucratic Reform, Improving the Quality of Human Resources</em>
Title: OTONOMI DAERAH DAN REFORMASI BIROKRASI
Description:
<h1 align="center">ABSTRAK</h1><p><strong> </strong>Otonomi Daerah membawa Pemerintah daerah pada tingkatan yang berbeda.
Dengan mengacu UU No 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah harus mlakukan perubahan terutama pada penyelenggaraan Pemerintaah Daerah.
Birokrasi pemerintah berfungsi sebagai pelayanan dimana Faktor Kualitas SDM Sangat mempengaruhi.
Karena keberhasilan otonomi daerah salah satunya dengan meningkatnya kemampuan aparatur birkrasi dalam menjalankan fungsinya sebgai pelayan publik.
Otonomi daerah menuntut aparatur birokrasi untuk terus berinovasi selain untuk meningkatkan kualitas pelayanan tetapi juga dalam meningkatkan kemampuan daerahnya untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan menarik daya saing yang pada akhirnya peningkatan pendapatan daerah.
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya dam penguatan kualitas SDM aparatur birokrat.
Reformasi tidak hanya menyederhanakan struktur organissasi tapi juga mengubah pola pikir aparat birokrasi untuk lebih kreatif dan inovatif.
</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Kata Kunci: </strong>Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi , Peningkatan Kualitas SDM</p><p> </p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>Local administration at various levels is brought together by regional autonomy.
The Regional Government must make modifications in accordance with Law No.
23 of 2014, particularly in the implementation of Regional Government.
The Human Resources Quality Factor has a big influence on how the government bureaucracy works.
The rising competence of the bureaucratic apparatus to carry out its tasks as public servants is one of the reasons for regional autonomy's success.
Regional autonomy necessitates the bureaucratic apparatus to continue to innovate, not only in terms of enhancing service quality, but also in terms of strengthening the region's ability to compete with other regions and attract competitiveness, resulting in increased regional income.
One of the measures to improve the quality of human resources in the bureaucratic apparatus is bureaucratic reform.
Reform not only streamlines organizational structures, but it also shifts the mindset of the bureaucracy to be more creative and innovative.
</em></p><p><em> </em></p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>Regional Autonomy, Bureaucratic Reform, Improving the Quality of Human Resources</em>.

Related Results

Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Jenis-Jenis  Pajak  Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19   Irlan Fery   Fakultas Ekonomi Akuntansi Seko...
PATOLOGI BIROKRASI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN
PATOLOGI BIROKRASI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN
Abstrak Birokrasi identik dengan kesan proses yang panjang dan berbelit-belit, akibatnya birokrasi mendapatkan citra negatif. Adanya kenyataan yang dialami di lingkungan birokrasi...
Implementasi Agile Governance pada Reformasi Birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar
Implementasi Agile Governance pada Reformasi Birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Reformasi Birokrasi 4.0 berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang gesit (Agile Governance) di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan...
MENUNDUKKAN BIROKRASI: MELACAK PERTARUNGAN KUASA DIBALIK WACANA REFORMASI BIROKRASI
MENUNDUKKAN BIROKRASI: MELACAK PERTARUNGAN KUASA DIBALIK WACANA REFORMASI BIROKRASI
Tulisan ini menempatkan reformasi birokrasi sebagai pertarungan kekuasaan yang bersifat diskursif, dimana ada berbagai argumen yang berebut klaim kebenaran untuk membentuk sosok bi...
OTONOMI DAERAH DAN REFORMASI BIROKRASI
OTONOMI DAERAH DAN REFORMASI BIROKRASI
Otonomi Daerah membawa Pemerintah daerah pada tingkatan yang berbeda. Dengan mengacu UU No 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah harus mlakukan perubahan terutama pada penyelenggaraan P...
Bibliometric Study Of Publication Of Bureaucratic Reform Year 2017-2022
Bibliometric Study Of Publication Of Bureaucratic Reform Year 2017-2022
Reformasi Birokrasi pertama kali diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Secara bertahap membuat, lembaga peme...
Patologi Birokrasi
Patologi Birokrasi
Patologi birokrasi merupakan penyakit yang melemahkan sendi-sendi kehidupan birokrasi. Penyakit ini tidak muncul begitu saja, namun sudah ada sejak lama dan tetap terjaga. Birokras...
MANAJEMEN PERUBAHAN DALAM REFORMASI BIROKRASI MENUJU INFORMATION TECHNOLOGY (IT)
MANAJEMEN PERUBAHAN DALAM REFORMASI BIROKRASI MENUJU INFORMATION TECHNOLOGY (IT)
Pelaksanaan reformasi birokrasi telah mendapatkan landasan hukum melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Salah...

Back to Top