Pendampingan dalam Sosialisasi Adminduk

Perubahan undang-undang tentang administrasi kependudukan dapat diinformasikan kepada semua masyarakan melalui kegiatan sosialisasi mulai dari tingkat Desa atau lurah sampai ke tingkat RT dan RW. Perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan  adalah (1) masa berlaku e-KTP, (2) penggunaan data kependudukan kementerian dalam negeri, (3) pencetakan dokumen yang selama ini dilaksanakan terpusat di jakarta akan diserahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota, (4) penerbitan akta kelahiran, (5) penerbitan akta pencatatan sipil penerbitannya di tempat domisili penduduk, (6) pengakuan dan pengesahan anak, (7) pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, (8) pencatatan kematian menjadi kewajiban RT, (9) stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas, (10) petugas registrasi membantu kepala desa atau lurah dan instansi pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, (11) pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh menteri dalam negeri atas usulan gubernur, (12) pendanaan program dan kegiatan adminduk dibebankan pada  APBN, (13) Penambahan sanksi. pengurusan adminduk tidak lagi memerlukan pengantar dari RT/RW setempat, kecuali bagi yang belum memiliki NIK tetap wajib untuk melampirkan surat keterangan RT/RW.