Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar

Abstract. Government Regulation no. 20 of 2021 concerning Controlling Areas and Abandoned Land explains the process of controlling abandoned land which includes determining locations, inventorying abandoned land, warning rights holders, and determining abandoned land, but in its implementation there are often obstacles including the difficulty of finding the location of land indicated as abandoned, and the difficulty identify holders of land rights that are indicated to be abandoned. This research aims to determine the implementation of Government Regulation Number 20 of 2021 concerning Controlling Abandoned Areas and Land in West Bandung Regency and to determine the factors that hinder the implementation of Government Regulation Number 20 of 2021. The method used in this research uses a normative juridical approach. The research specifications used are analytical descriptive. The data collection methods and techniques used were field studies by conducting interviews and literature studies. The data analysis method used is qualitative analysis. The results of research into the implementation of determining abandoned land carried out by the National Land Agency of West Bandung Regency are in accordance with those stipulated in Government Regulation no. 20 of 2021 concerning Controlling Abandoned Areas and Land, but in field practice there are several obstacles. Abstrak. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar menjelaskan proses penertiban tanah terlantar yang diantaranya penentian lokasi, inventarisasi tanah terlantar, peringatan terhadap pemegang hak, dan penetapan tanah terlantar, namun dalam implementasinya seringkali terjadi hambatan diantaranya sulitnya menemukan lokasi tanah yang terindikasi terlantar, dan sulitnya mengidentifikasi pemegang hak atas tanah yang terindikasi terlantar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Penentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar di Kabupaten Bandung Barat dan  untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat untuk dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021. Metode yang digunakan pada penelitian ini  menggunakan  pendekatan yuridis normative. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.  Metode dan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian impelentasi penentuan tanah terlantar yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Barat sudah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawaasan dan Tanah Terlantar  namun pada praktik lapangannya terjadi beberapa hambatan.