Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Tinjauan Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

View through CrossRef
Citizens are one of the elements of state formation because the state cannot be formed without citizens. The link between the two is citizenship. Each country has different methods in determining citizenship in the country. Regulations regarding citizenship in Indonesia are listed in Law number 12 of 2006. The Republic of Indonesia uses the principles of ius soli and ius sanguinis in determining citizenship status. Indonesia basically adheres to the principle of single citizenship where one person is only allowed to have one citizenship. However, there are exceptions for children from mixed marriages who have the opportunity to have limited dual citizenship before they are 18 (eighteen) years old or married. This is regulated in article 6 of Law number 12 of 2006 concerning Indonesian citizenship. However, in practice there are still many Indonesian citizens above 18 (eighteen) years old and who do not meet the requirements to obtain limited dual citizenship status. Explained in Article 23 of Law No. 12/2006, the legal consequences that will be accepted if this happens are the loss of Indonesian citizenship status.
Title: Tinjauan Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Description:
Citizens are one of the elements of state formation because the state cannot be formed without citizens.
The link between the two is citizenship.
Each country has different methods in determining citizenship in the country.
Regulations regarding citizenship in Indonesia are listed in Law number 12 of 2006.
The Republic of Indonesia uses the principles of ius soli and ius sanguinis in determining citizenship status.
Indonesia basically adheres to the principle of single citizenship where one person is only allowed to have one citizenship.
However, there are exceptions for children from mixed marriages who have the opportunity to have limited dual citizenship before they are 18 (eighteen) years old or married.
This is regulated in article 6 of Law number 12 of 2006 concerning Indonesian citizenship.
However, in practice there are still many Indonesian citizens above 18 (eighteen) years old and who do not meet the requirements to obtain limited dual citizenship status.
Explained in Article 23 of Law No.
12/2006, the legal consequences that will be accepted if this happens are the loss of Indonesian citizenship status.

Related Results

Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Tujuan dibentuknya UU Kewarganegaraan adalah melaksanakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, baik di dalam maupun di luar negeri. Karena warga...
HTN RESUME _ 132 fifin alfian
HTN RESUME _ 132 fifin alfian
Perlunya pengaturan kewarganegaraan ganda kian mengemuka dan menjadi isu yang terus diperjuangkan para diaspora Indonesia di berbagai negara di belahan dunia. Dwi kewarganegaraan m...
Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia
Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia
Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah Apa hakikat wakaf terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan apa yang menjadi urgensi pembaharuan pengelola...
Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Ketiadaan Pancasila dalam Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi perdebatan. Keberadaannya yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Neg...
Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pokok penting studi pemerintahan daerah yang mencakup pengertian dan dan definisi pemerintahan daerah, konsep dasar pemerintahan pemerintahan...
SULISTYAWATI 155100094
SULISTYAWATI 155100094
A.STUDI KASUS ( SK )Pertanyaan Type C : Paparkan dan jelaskan produk knowledge/ produk tim anda (KP)Jawaban : 1.Hak paten EVO Memiliki hak paten dari “EVO” dan memiliki hak orisin...
PENGATURAN KEKAYAAN YAYASAN DITINJAU DARI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
PENGATURAN KEKAYAAN YAYASAN DITINJAU DARI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
Undang-Undang tentang Yayasan keberadaannya hingga saat ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, karena terdapat beberapa pasal yang dianggap berbeda dengan praktek/pelaksana...
Sulistyawati 155100094
Sulistyawati 155100094
A.STUDI KASUS ( SK )Pertanyaan Type C : Paparkan dan jelaskan produk knowledge/ produk tim anda (KP)Jawaban : 1.Hak paten EVO Memiliki hak paten dari “EVO” dan memiliki hak orisin...

Back to Top