Pemanfaatan AI Pada Layanan Pemerintah Terintegrasi

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka memperkuat Perpres No.80 tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010–2025. Perpres ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, melalui dukungan pemanfaatan TIK dalam sistem pemerintahan secara terpadu. Visi SPBE adalah “terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.” Visi ini juga sekaligus mendukung salah satu pilar Visi Indonesia Tahun 2045, yakni Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan. Untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang lama menjadi sistem pemerintahan yang bersih dan efisien, pemerintah melakukan proses transformasi digital dengan dukungan teknologi-teknologi Industri 4.0, seperti IoT, big data, kecerdasan artifisial, dan komputasi awan. Berdasarkan arsitektur SPBE yang dirancang pada 2021, transformasi digital dilakukan secara tematik pada layanan-layanan publik dan layanan-layanan administrasi pemerintah. Dua tema layanan digital pemerintahan yang diprioritaskan agar didukung oleh teknologi kecerdasan artifisial adalah bantuan pemerintah terintegrasi (BPT) dan perizinan pemerintahan terintegrasi (PPT). Dengan dukungan sistem data indonesia (SDI), kecerdasan artifisial dapat dikembangkan dan diterapkan pada aplikasi-aplikasi layanan pemerintahan. SPBE dan data yang berkualitas akan mengantarkan bangsa kita ke Society 5.0.