PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PERUSAHAAN EKSPEDISI DALAM PENGIRIMAN BARANG MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2001 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Proses pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan ekspedisi, sering terjadi suatu keadaan yang menyebabkan barang-barang yang diantarkan tidak sampai di tangan pembeli ataupun barang yang dikirimkan rusak. Pada penelitian ini akan dibahas peran pemerintah dalam pengawasan pertanggungjawaban perusahaan ekspedisi terhadap barang pengiriman dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi. Denganmenggunakan metode penelitianyuridis normatif, disimpulkan: . 1. Peran pemerintah dalam usaha penyelenggaraan pengawasan perlindungan konsumen adalah tanggung jawab Menteri dan/atau menteri teknis terkait sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlidungan Konsumen. 2.Tanggung jawab perusahaan pengangkutan atau perusahaan ekspedisi mempunyai dua bentuk tanggung jawab yakni: Pertama, bertanggung jawab atas barang yang hilang atau dicuri dan memberikan ganti kerugian yang diderita pemilik barang. Kedua, bertanggung jawab terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pekerjanya (Employment Tort). Selain itu jalan yang dapat dilakukan adalah melakukan upaya hukum terhadap perusahaan ekspedisi tersebut sebagai berikut: Melakukan gugatan keperdataan atas perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.