Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Permohonan Perwalian Anak (Studi Putusan No: 234/Pdt.P/2022/ PA.Bms)

View through CrossRef
Tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perwalian anak pada Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 234/Pdt.P/2022/PA.Bms. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan hukum yang menerapkan hukum in abstracto ke dalam peristiwa atau perkara yang in concreto. Materi penelitian adalah Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 234/Pdt.P/2022/PA.Bms. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif dengan metode deduktif dengan silogisme, dimana premis mayor adalah peraturan perundang- undangan dan teori-teori, sedangkan hasil penelitian sebagai premis minor, kemudian antara premis mayor dan minor ditarik suatu kesimpulan (konklusi). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam menetapkan perwalian pada Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PA.Bms berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti surat dan saksi yang diajukan dengan mempertimbangkan aturan perundang-undangan yang mengatur perwalian dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 serta 111 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perwalian anak di bawah usia 21 tahun berhak mendapat wali yang diambil dari sanak keluarga anak yang sudah dewasa, sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Persyararatan tersebut terpenuhi oleh Pemohon selaku bibi dari anak sehingga hakim menilai permohonan perwalian layak dikabulkan demi kemaslahatan dan kepentingan anak.
Title: Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Permohonan Perwalian Anak (Studi Putusan No: 234/Pdt.P/2022/ PA.Bms)
Description:
Tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perwalian anak pada Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 234/Pdt.
P/2022/PA.
Bms.
Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif.
Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan hukum yang menerapkan hukum in abstracto ke dalam peristiwa atau perkara yang in concreto.
Materi penelitian adalah Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 234/Pdt.
P/2022/PA.
Bms.
Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif dengan metode deduktif dengan silogisme, dimana premis mayor adalah peraturan perundang- undangan dan teori-teori, sedangkan hasil penelitian sebagai premis minor, kemudian antara premis mayor dan minor ditarik suatu kesimpulan (konklusi).
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam menetapkan perwalian pada Penetapan Nomor 234/Pdt.
P/2022/PA.
Bms berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti surat dan saksi yang diajukan dengan mempertimbangkan aturan perundang-undangan yang mengatur perwalian dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
Pasal 110 serta 111 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perwalian anak di bawah usia 21 tahun berhak mendapat wali yang diambil dari sanak keluarga anak yang sudah dewasa, sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
Persyararatan tersebut terpenuhi oleh Pemohon selaku bibi dari anak sehingga hakim menilai permohonan perwalian layak dikabulkan demi kemaslahatan dan kepentingan anak.

Related Results

Kajian Yuridis Tentang Pengambilan Dan Pengelolaan Warisan Anak Dibawah Perwalian Menurut Kitab Unang-Undang Hukum Perdata
Kajian Yuridis Tentang Pengambilan Dan Pengelolaan Warisan Anak Dibawah Perwalian Menurut Kitab Unang-Undang Hukum Perdata
KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN WARISAN ANAK D1BAWAH PERWALIAN MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATARehulina (Dosen Fakultas Teknik Universitas Dian Nusantar...
Kajian Yuridis Tentang Pengambilan Dan Pengelolaan Warisan Anak Dibawah Perwalian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kajian Yuridis Tentang Pengambilan Dan Pengelolaan Warisan Anak Dibawah Perwalian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN WARISAN ANAK D1BAWAH PERWALIAN MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATARehulina (Dosen Fakultas Teknik Universitas Dian Nusantar...
Kajian Yuridis Tentang Pengambilan Dan Pengelolaan Warisan Anak Dibawah Perwalian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kajian Yuridis Tentang Pengambilan Dan Pengelolaan Warisan Anak Dibawah Perwalian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN WARISAN ANAK D1BAWAH PERWALIAN MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATARehulina (Dosen Fakultas Teknik Universitas Dian Nusantar...
PENETAPAN PENGADILAN SEBAGAI BENTUK UPAYA HUKUM PADA PROSES EKSEKUSI
PENETAPAN PENGADILAN SEBAGAI BENTUK UPAYA HUKUM PADA PROSES EKSEKUSI
ABSTRAKPengadilan Negeri Meulaboh melalui Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo jo. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 50/Pdt/2014/PN.Bna jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 ...
Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi (Studi Pada Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020)
Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi (Studi Pada Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020)
Adanya putusan pengadilan dari tingkat Pertama (Nomor 159/Pdt.G/Pn.Smr), Banding (Nomor 169/PDT/2018/PT.SMR), dan Kasasi (Nomor 1293 K/Pdt/2020) hingga saat ini belum ada eksekusi ...
PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER JALAN NASIONAL
PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER JALAN NASIONAL
ABSTRAKKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor 09/KPPU-L/2013 menyatakan bahwa terlapor I, terlapor II, terlapor III, terlapor IV, terlapor V, terlapor VI, terl...
Rekonstruksi Penetapan Anak Biologis dari Hasil Perkawinan Tidak Sah Dalam Putusan Pengadilan Agama
Rekonstruksi Penetapan Anak Biologis dari Hasil Perkawinan Tidak Sah Dalam Putusan Pengadilan Agama
The legal norm contained within Article 42 of the Marriage Law rigidly stipulates that the legal validity of a child depends on the legality of the marriage of their biological par...
Advantages of laserphyrin compared with photofrin in photodynamic therapy for bile duct carcinoma
Advantages of laserphyrin compared with photofrin in photodynamic therapy for bile duct carcinoma
AbstractBackgroundThe aim of this study was to compare the effects of laserphyrin‐PDT (L‐PDT) on biliary cancer with those of the conventional photosensitizer, photofrin‐PDT (P‐PDT...

Back to Top