Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan Duplikat Buku Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajung

View through CrossRef
Di Kecamatan Ajung masyarakat masih banyak yang tidak mengurusi duplikat buku nikah bagi mereka yang tidak memiliki buku nikah dikarenakan hilang ataupun rusak. Ada beberapa alasan yakni masyarakat mengeluhkan pelayanan yang kurang maksimal dan kurangnya penyuluhan atau program mengenai pentingnya duplikat buku nikah dan pentingnya pembuatan ulang buku nikah yang rusak maupun hilang. Untuk menyikapi hal tersebut, diperlukan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan dan mampu mengarahkan semua kegiatan pelayanan untuk tujuan yang diharapkan dan pemerintah mewajibkan setiap instansi Kantor Urusan Agama untuk mengadakan penyuluhan terkait duplikat buku nikah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Zeitmhal dkk. Menurut Zeitmhal dkk untuk mengukur kualitas pelayanan menggunakan 5 dimensi yang pertama Tangible, yang kedua Reliability, yang ketiga Responsive, keempat Assurance dan yang terakhir Emphaty. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Peneliti mengawali penelitian ini dengan cara observasi, kemudian dilanjut wawancara dan didukung dengan dokumentasi. Untuk menentukan informan, peneiti meneggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini yakni penyelenggaraan pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung sudah berjalan dengan baik dan sudah diterapkan dengan menggunakan 5 dimensi tetapi dari kualitasnya perlu ditingkatkan lagi sesuai dengan perkembangan zaman
Title: Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan Duplikat Buku Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajung
Description:
Di Kecamatan Ajung masyarakat masih banyak yang tidak mengurusi duplikat buku nikah bagi mereka yang tidak memiliki buku nikah dikarenakan hilang ataupun rusak.
Ada beberapa alasan yakni masyarakat mengeluhkan pelayanan yang kurang maksimal dan kurangnya penyuluhan atau program mengenai pentingnya duplikat buku nikah dan pentingnya pembuatan ulang buku nikah yang rusak maupun hilang.
Untuk menyikapi hal tersebut, diperlukan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan dan mampu mengarahkan semua kegiatan pelayanan untuk tujuan yang diharapkan dan pemerintah mewajibkan setiap instansi Kantor Urusan Agama untuk mengadakan penyuluhan terkait duplikat buku nikah.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Zeitmhal dkk.
Menurut Zeitmhal dkk untuk mengukur kualitas pelayanan menggunakan 5 dimensi yang pertama Tangible, yang kedua Reliability, yang ketiga Responsive, keempat Assurance dan yang terakhir Emphaty.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Peneliti mengawali penelitian ini dengan cara observasi, kemudian dilanjut wawancara dan didukung dengan dokumentasi.
Untuk menentukan informan, peneiti meneggunakan purposive sampling.
Hasil dari penelitian ini yakni penyelenggaraan pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung sudah berjalan dengan baik dan sudah diterapkan dengan menggunakan 5 dimensi tetapi dari kualitasnya perlu ditingkatkan lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

Related Results

Optimalisasi Bimbingan Pra- Nikah di Kantor Urusan Agama
Optimalisasi Bimbingan Pra- Nikah di Kantor Urusan Agama
Pre Marriage Marriage Guidance comes because of the need, with the increasing number of divorce cases that occur in the community of Ujung Berung Subdistrict, it also indicates tha...
Peningkatan Layanan Publik dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan dan Implikasi Terhadap Layanan KUA
Peningkatan Layanan Publik dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan dan Implikasi Terhadap Layanan KUA
Abstrak Artikel ini menyajikan hasil kajian mengenai implikasi Biaya Operasinal (BOP) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, BOP merupakan upaya Kementerian Agama untuk meningk...
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
pendahuluan Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling menemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Prasetyantoko (2008) mengatakan bahwa untu...
PELAYANAN PENCATATAN NIKAH DI KUA PASCA PP 48 TAHUN 2014 PADA KUA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PELAYANAN PENCATATAN NIKAH DI KUA PASCA PP 48 TAHUN 2014 PADA KUA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
<p><em>Pelayanan pencatatan nikah merupakan salah satu target reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Bimas Islam yang dilakukan melalui pendekatan sistemik. Hal itu p...
Analisis Kualitas Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
Analisis Kualitas Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
Penelitian ini berkaitan dengan kualitas pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu. Fenomena seperti keterlambatan penyediaan buku nikah dan kurangnya sosi...
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN KALIMANTAN TENGAH
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN KALIMANTAN TENGAH
Fenomena permohonan  isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun dari tahun 2018 sampai 2022 terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan perkara permohonan lainnya. Pada wilaya...
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR KECAMATAN SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR KECAMATAN SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kualitas pelayanan publik bidang pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, yang meliputi pe...
PELAYANAN PUBLIK E-KTP DI DESA TIRONGKOTUA KECAMATAN KABAENA KABUPATEN BOMBANA
PELAYANAN PUBLIK E-KTP DI DESA TIRONGKOTUA KECAMATAN KABAENA KABUPATEN BOMBANA
Abstrak: Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik, (2) Untuk mengetahui hambatan  pemerin...

Back to Top