Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Problematika Pengaturan Organisasi Sayap Partai di Indonesia

View through CrossRef
AbstractEvery political party tries to maximize every component in the structure of their political party. One component that is in direct contact with the citizen is the wings of political parties, which is an important element in political parties to develop strategic political party programs that are indirectly not covered by political parties. There is an urgency to organize the wings of political parties as a form of the constitutional responsibility of the State for the right to associate and assemble of their own citizen; so that there is certainty to provide legal protection; and clarifying the socio-political status compared to other organizations. This article uses normative approach. The normative approach will be conducted by reviewing the Laws on specific issue of political party. Article show that there is an urgency to reform the model of constitutional legal regulations for WPP by making a special chapter on WPP and recommendations for the content of the ideal regulations for WPP. Keywords: Arrangement; Wings of Political Parties; Political Parties.AbstrakSetiap partai politik berusaha untuk memaksimalkan tiap-tiap komponen yang ada dalam struktur partainya. Salah satu komponen yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat adalah organisasi sayap partai, yang menjadi elemen penting dalam partai politik untuk mengembangkan program partai politik yang strategis yang secara tidak langsung dapat dicover oleh partai politik. Adanya urgensi untuk melakukan pengaturan organisasi sayap partai sebagai wujud tanggung jawab konstitusional Negara terhadap hak berserikat dan berkumpul warga negara; agar ada kepastian untuk memberikan perlindungan hukum; dan memperjelas status sosial-politik dibanding organisasi lainnya. Artikel ini menggunakan pendekatan normatif yaitu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partai politik. Artikel ini menunjukkan adanya urgensi untuk pembenahan model pengaturan hukum yang konstitusional terhadap OSP dengan membuat satu bab khusus tentang OSP dan rekomendasi muatan materi pengaturan yang ideal terhadap OSP. Kata Kunci: Pengaturan; Organisasi Sayap Partai; Partai Politik.
Title: Problematika Pengaturan Organisasi Sayap Partai di Indonesia
Description:
AbstractEvery political party tries to maximize every component in the structure of their political party.
One component that is in direct contact with the citizen is the wings of political parties, which is an important element in political parties to develop strategic political party programs that are indirectly not covered by political parties.
There is an urgency to organize the wings of political parties as a form of the constitutional responsibility of the State for the right to associate and assemble of their own citizen; so that there is certainty to provide legal protection; and clarifying the socio-political status compared to other organizations.
This article uses normative approach.
The normative approach will be conducted by reviewing the Laws on specific issue of political party.
Article show that there is an urgency to reform the model of constitutional legal regulations for WPP by making a special chapter on WPP and recommendations for the content of the ideal regulations for WPP.
Keywords: Arrangement; Wings of Political Parties; Political Parties.
AbstrakSetiap partai politik berusaha untuk memaksimalkan tiap-tiap komponen yang ada dalam struktur partainya.
Salah satu komponen yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat adalah organisasi sayap partai, yang menjadi elemen penting dalam partai politik untuk mengembangkan program partai politik yang strategis yang secara tidak langsung dapat dicover oleh partai politik.
Adanya urgensi untuk melakukan pengaturan organisasi sayap partai sebagai wujud tanggung jawab konstitusional Negara terhadap hak berserikat dan berkumpul warga negara; agar ada kepastian untuk memberikan perlindungan hukum; dan memperjelas status sosial-politik dibanding organisasi lainnya.
Artikel ini menggunakan pendekatan normatif yaitu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partai politik.
Artikel ini menunjukkan adanya urgensi untuk pembenahan model pengaturan hukum yang konstitusional terhadap OSP dengan membuat satu bab khusus tentang OSP dan rekomendasi muatan materi pengaturan yang ideal terhadap OSP.
Kata Kunci: Pengaturan; Organisasi Sayap Partai; Partai Politik.

Related Results

resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU)1. Partai PolitikA. Sejarah Partai Politik di Indonesia.Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Pada mulanya perke...
4. ANALISIS CFD PERFORMA AERODINAMIKA MODEL SAYAP X PADA PESAWAT TERBANG RADIO CONTROLLED UNTUK AEROMODELLING TARUNA AAU
4. ANALISIS CFD PERFORMA AERODINAMIKA MODEL SAYAP X PADA PESAWAT TERBANG RADIO CONTROLLED UNTUK AEROMODELLING TARUNA AAU
Pesawat terbang radio controlled yang digunakan pada kegiatan aeromodellingTaruna AAU sejatinya adalah sebuah model dari pesawat terbang yang sebenarnya. Prosespembuatannya juga me...
Institusionalisasi Partai Golongan Karya Pasca Reformasi
Institusionalisasi Partai Golongan Karya Pasca Reformasi
Konsolidasi demokrasi di Indonesia termasuk di Daerah Nusa Tenggara Timur diindikasi oleh kinerja ekonomi dan politik dalam rezim demokrasi, hubungan sipil – militer dan pelembagaa...
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENCITRAAN PARTAI POLITIK DAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Di KABUPATEN BANYUWANGI
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENCITRAAN PARTAI POLITIK DAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Di KABUPATEN BANYUWANGI
Pembentukan citra partai dalam kajian ini diambil pada studi kasus penelitian Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai dan calon legislatif dalam menjelang  kontestas...
resume hukum tata negara
resume hukum tata negara
A.) Partai Politik1.)Proses Pembentukan Partai PolitikMenurut Ramlan Surbakti terdapat tiga teori yang menjlaskan proses pembetukanpartai poltik.1.)Pertama, teori kelembagaan yang ...
Partai Islam dan Pluralisme: Kajian atas Pandangan dan Sikap Politik Partai Masyumi
Partai Islam dan Pluralisme: Kajian atas Pandangan dan Sikap Politik Partai Masyumi
Koherensi Islam dan pluralisme di Indonesia berawal dari realitas masyarakat Indonesia yang sangatlah pluralis, baik dari segi etnis, adat istiadat, maupun agama. Selain Islam, rea...
TAN MALAKA: PARTAI MURBA DAN REVOLUSI KEMERDEKAAN INDONESIA 1945-1949
TAN MALAKA: PARTAI MURBA DAN REVOLUSI KEMERDEKAAN INDONESIA 1945-1949
Tan Malaka merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka menuntut kemerdekaan seutuhnya dan memilih melakukan revolusi fisik d...

Back to Top