Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

KONSEP PERTAHANAN SEBAGAI PUBLIC GOOD ATAU MONOPOLI ALAMIAH MENURUT SISTEM EKONOMI KERAKYATAN

View through CrossRef
The purpose of this study is to provide an overview of the debate about the economic concept which states that defense is a public good and which states that defense is not a public good but a natural monopoly based on understanding according to the market economy system and the populist economic system. This research is a qualitative research, the type of research uses a comprehensive analytical study and analytical normative approach. The approach in this study uses a descriptive approach. Is national defense public goods purely (public good)? We can divide this question into three parts. (1) Is the national defense of goods? (2) Does national defense have the characteristics of jointness? (3) And whether national defense has characteristics without exception (non-exclusion). Association in the sense of controlling the lives of many people is all branches of production of goods and services whose results are used by everyone, or almost everyone. So defense as a product can be interpreted as a branch of production that controls the lives of many people because it can be said that defense is the same concept as the concept of "basic needs". All people in the country of Indonesia need defense and this is also reinforced with the aim of having a state in paragraph IV of the Preamble of the 1945 Constitution "Then to form an Indonesian government that protects all the people of Indonesia and all of Indonesia's blood." The results of this study state that the reason why the government supplies national defense is not because national defense is public goods. (1) that national defense is a natural monopoly and (2) citizens will fear that if a private company controls a monopoly, the owner of the company can use his power to overthrow the government.
Title: KONSEP PERTAHANAN SEBAGAI PUBLIC GOOD ATAU MONOPOLI ALAMIAH MENURUT SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
Description:
The purpose of this study is to provide an overview of the debate about the economic concept which states that defense is a public good and which states that defense is not a public good but a natural monopoly based on understanding according to the market economy system and the populist economic system.
This research is a qualitative research, the type of research uses a comprehensive analytical study and analytical normative approach.
The approach in this study uses a descriptive approach.
Is national defense public goods purely (public good)? We can divide this question into three parts.
(1) Is the national defense of goods? (2) Does national defense have the characteristics of jointness? (3) And whether national defense has characteristics without exception (non-exclusion).
Association in the sense of controlling the lives of many people is all branches of production of goods and services whose results are used by everyone, or almost everyone.
So defense as a product can be interpreted as a branch of production that controls the lives of many people because it can be said that defense is the same concept as the concept of "basic needs".
All people in the country of Indonesia need defense and this is also reinforced with the aim of having a state in paragraph IV of the Preamble of the 1945 Constitution "Then to form an Indonesian government that protects all the people of Indonesia and all of Indonesia's blood.
" The results of this study state that the reason why the government supplies national defense is not because national defense is public goods.
(1) that national defense is a natural monopoly and (2) citizens will fear that if a private company controls a monopoly, the owner of the company can use his power to overthrow the government.

Related Results

STRATEGI PERCEPATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN: STUDI KASUS KOREA SELATAN
STRATEGI PERCEPATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN: STUDI KASUS KOREA SELATAN
Abstrak: Permasalahan utama Indonesia dalam penguasaan teknologi dan industri pertahanan terletak pada lemahnya regulasi sistem akusisi pertahanan yang mengakomodir proses penyerap...
KRITIK ISLAM TERHADAP SISTEM EKONOMI KONTEMPORER
KRITIK ISLAM TERHADAP SISTEM EKONOMI KONTEMPORER
Masalah ekonomi adalah masalah yang tidah bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa tidak pernah puas dengan apa yang telah dimilikinya, sed...
DIPLOMASI PERTAHANAN SEBAGAI BAGIAN DARI DIPLOMASI TOTAL RI
DIPLOMASI PERTAHANAN SEBAGAI BAGIAN DARI DIPLOMASI TOTAL RI
<p>Diplomasi pertahanan merupakan bagian dari diplomasi total RI. Dalam konteks ini, dimaknai sebagai sistem pertahanan negara yang dilakukan secara dini oleh pemerintah dan ...
PERMASALAHAN DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN
PERMASALAHAN DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN
Semenjak disahkan pada Tanggal 2 Oktober 2012, sudah tiga tahun Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2012 menjadi payung hukum pelaksanaan kemandirian industri pertahanan. Berbagai alat...
KURIKULUM BELA NEGARA DI TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI: PROSPEKTIF KETIMPANGAN DALAM SISTEM PERTAHANAN INDONESIA
KURIKULUM BELA NEGARA DI TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI: PROSPEKTIF KETIMPANGAN DALAM SISTEM PERTAHANAN INDONESIA
<p>Kebijakan bela negara merupakan salah satu upaya Kementerian Pertahanan Indonesia dalam membentuk kekuatan pertahanan nirmiliter. Pada implementasinya, kebijakan ini mendo...
LARANGAN MONOPOLI DAN PENIMBUNAN DALAM PERSPEKTIF HADITS
LARANGAN MONOPOLI DAN PENIMBUNAN DALAM PERSPEKTIF HADITS
Jurnal ini menjelaskan tentang larangan monopoli dan penimbunan dalam perspektif Hadits ataupun Islam. Yang dimana monopoli dapat diartikan sebagai suatu bentuk penguasaan pengadaa...
PERAN DIPLOMASI PERTAHANAN DALAM MENGATASI TANTANGAN DI BIDANG PERTAHANAN
PERAN DIPLOMASI PERTAHANAN DALAM MENGATASI TANTANGAN DI BIDANG PERTAHANAN
<p>Terdapat berbagai tantangan yang masih muncul dalam bidang pertahanan Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut mencakup masalah-masalah perbatasan dengan beberapa negara te...
EVALUASI INDUSTRI PERTAHANAN DALAM RANGKA KEMANDIRIAN ALUTSISTA DENGAN BERCERMIN PADA INDUSTRI PERTAHANAN NEGARA MAJU
EVALUASI INDUSTRI PERTAHANAN DALAM RANGKA KEMANDIRIAN ALUTSISTA DENGAN BERCERMIN PADA INDUSTRI PERTAHANAN NEGARA MAJU
Kemandirian alutsista nasional dalam memproduksi alat pertahanan dan keamanan dalam suatu negara akan dapat memberikan efek deterrent dalam pergaulan antar negara secara regional m...

Back to Top